PALANGKA RAYA – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan agar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 harus mempertimbangkan kondisi sosial aktual masyarakat secara matang. Langkah ini dinilai mendesak guna mengurai persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Berdasarkan data per Maret 2026, angka kemiskinan di Kalteng tercatat naik mencapai 5,09 persen atau sekitar 146,71 ribu orang. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pada September 2025 yang bertengger di angka 4,94 persen.
“Bahkan, persentase kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 4,86 persen,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Wengga Febri Dwi Tananda, saat Rapat Paripurna pembacaan pemandangan umum fraksi atas RAPBD Kalteng 2027, Selasa, 15 September 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan APBD Tahun Anggaran 2027 perlu memberikan perhatian yang lebih kuat terhadap pemerataan kesejahteraan. Khususnya, intervensi anggaran yang menyasar masyarakat perdesaan serta kelompok masyarakat yang masih rentan secara ekonomi.
“Bagi Fraksi Gerindra, keberhasilan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kalteng,” kata Wengga.
Disisi lain Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah daerah untuk mengelola fiskal secara hati-hati dan terukur. Hal ini menyusul adanya potensi defisit anggaran sebesar Rp350 miliar lebih dalam RAPBD Kalteng Tahun 2027.
Berdasarkan pidato pengantar Gubernur, RAPBD Kalteng 2027 direncanakan dengan pendapatan daerah sekitar Rp5,386 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp5,736 triliun lebih, sehingga memicu defisit sekitar Rp350 miliar lebih yang rencananya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
“Bagi Fraksi Gerindra, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan fiskal yang semakin hati-hati dan terukur,” tegas Wengga.
Wengga menjelaskan bahwa dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap pos belanja harus benar-benar diarahkan kepada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran wajib mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kalteng pada Tahun Anggaran 2027.
(Syauqi)
