PALANGKA RAYA – Fraksi PKB DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan perhatian serius terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Pipit Setyorini, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026,
Pipit mengatakan pokir DPRD merupakan bagian dari proses penyerapan aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Fraksi PKB kembali menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari proses penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Pipit.
Menurutnya, pokir yang telah melalui proses sesuai ketentuan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kami meminta pemerintah serius memperhatikan pokir DPRD yang telah sesuai ketentuan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.
Pipit menegaskan, setiap usulan harus sesuai kebutuhan masyarakat, aturan, kemampuan keuangan daerah, dan prinsip pemerataan pembangunan.
“Setiap usulan harus tetap berdasarkan kebutuhan masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan keuangan daerah dan prinsip pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
(Sya’ban)
21 Oktober 2026
11:44
