PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan kritikan tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mereka menyoroti tingginya ketergantungan struktur anggaran daerah terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Juru bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempelajari dan mendiskusikan Nota Keuangan serta RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Namun kami memandang perlu adanya penjelasan lebih rinci, agar RAPBD Tahun Anggaran 2027 in i benar-benar mencerminkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Kasri saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Dalam dokumen RAPBD 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5,386 triliun lebih, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp5,736 triliun lebih. Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp350 miliar lebih, yang sepenuhnya direncanakan untuk ditutup oleh Pembiayaan Netto dari Silpa tahun anggaran sebelumnya.
“Struktur ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap Silpa untuk menyeimbangkan anggaran. Hal ini juga menandakan, bahwa kapasitas fiskal PAD dan transfer pusat belum cukup untuk menutupi kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan,” jelas Kasri.
Menyikapi masalah tersebut, Fraksi Demokrat secara resmi melayangkan empat poin pertanyaan dan tuntutan tanggapan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng:
1. Bagaimana upaya Pemprov Kalteng agar penggunaan Silpa sebagai pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, tidak menjadi kebiasaan berulang jangka panjang?
2. Upaya apa saja yang telah dan perlu dilakukan, agar kontribusi PAD dari sektor-sektor raksasa, seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan kehutanan bisa dioptimalkan, untuk mengamankan struktur Pendapatan Daerah?
3. Intensifikasi dan inovasi penerimaan baru apa yang disiapkan, agar pendapatan daerah tidak selalu rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro nasional?
4. Bagaimana langkah antisipasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi, bila realisasi pendapatan tidak mencapai target, atau apabila terjadi tekanan pada belanja wajib di tengah tahun anggaran?
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
