PALANGKA RAYA – Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bahwa tantangan pembangunan pada Tahun Anggaran 2027 tidak boleh hanya berfokus pada mengejar angka pertumbuhan ekonomi.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Kasri Yani meminta Pemprov memberikan perhatian serius pada fenomena kenaikan inflasi dan angka kemiskinan yang dinilai telah menekan daya beli masyarakat.
“Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2026 memang tumbuh, tetapi pada saat yang sama, inflasi naik dan kemiskinan masih memburuk,” kata Kasri saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kalteng atas RAPBD 2027, Selasa, 15 September 2026.
Kasri memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kalteng pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 3,79 persen secara Year-on-Year (YoY). Namun, pada Maret 2026, laju inflasi justru melampaui angka pertumbuhan tersebut, yakni mencapai 3,86 persen YoY.
“Karena inflasi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, maka berarti masyarakat Kalteng mengalami penurunan daya beli riil,” jelas Kasri.
Kondisi ekonomi ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan di wilayah Bumi Tambun Bungai. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Kalteng pada Maret 2026 mencapai 146,71 ribu orang atau sebesar 5,09 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,96 ribu orang jika dibandingkan dengan data pada September 2025.
“Dengan demikian, tantangan utama Pemprov Kalteng ke Tahun Anggaran 2027 bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa menaikkan daya beli masyarakat, dan lebih terasa bagi rumah tangga berpendapatan rendah,” tegasnya.
Di sisi lain, Kasri menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Fraksi Demokrat menilai dalam kondisi fiskal seperti sekarang, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh daerah harus memiliki nilai tambah yang nyata untuk kesejahteraan rakyat.
“Apakah Pemerintah Provinsi telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang belum efektif, tumpang tindih, atau tidak memiliki indikator hasil yang jelas?” tanya Kasri.
(Syauqi)
21 Oktober 2026
11:44
