PALANGKA RAYA – Seorang tersangka kasus dugaan kekerasan seksual berinisial DW memberikan klarifikasi terbuka terkait perkara yang menjeratnya. Langkah ini diambil guna meluruskan pemberitaan di sejumlah media massa yang menyebut dirinya telah melakukan pelecehan terhadap seorang anak di bawah umur.
​Melalui kuasa hukumnya dari AWR Law Firm, Michael Luarwan, DW membantah tuduhan kekerasan seksual terhadap siswi SMA tersebut. Ia mengklaim hubungan yang terjalin didasari asas suka sama suka, bahkan disebut diketahui serta difasilitasi oleh orang tua korban.
​Michael menceritakan, DW awalnya berkenalan dengan korban di salah satu klub malam di Kota Palangka Raya sekitar Mei 2026. Hubungan itu kemudian berlanjut menjadi status pacaran sejak Juni 2026.
“Menurut pengakuan DW, hubungan itu tidak pernah dilarang, melainkan sangat didukung oleh orang tua, terutama ibu dari sang gadis, serta diketahui oleh keluarga besar termasuk sang nenek,” kata Michael, Jumat, 25 September 2026 malam.
Dukungan itu, lanjut Michael, dibuktikan dengan fakta bahwa DW disuruh tidur sekamar dengan sang wanita serta diajak berlibur bersama ke luar daerah di mana mereka tetap tidur sekamar.
Pihaknya mengaku mengantongi banyak dokumentasi berupa foto dan video. Mereka juga mengklaim memiliki bukti bahwa pihak wanita yang lebih aktif menginisiasi aktivitas seksual, termasuk dalam menyiapkan alat pengaman.
Hubungan asmara keduanya dilaporkan mulai memburuk sekitar 10 Agustus 2026 akibat intervensi dari ibu korban. Sang ibu meminta DW untuk mengakhiri hubungan tersebut, sebuah permintaan yang akhirnya dituruti oleh DW.
“Secara yuridis, tindakan orang tua yang sejak awal memberikan restu, memfasilitasi tempat, hingga mengajak liburan sekamar menunjukkan ketiadaan unsur paksaan, tipu muslihat, atau mens rea (niat jahat) dari DW. Berdasarkan asas hukum pidana, suatu perbuatan harus dilihat dari kehendak batin dan konteks peristiwanya,” kata Michael.
Selain itu, pihak DW juga menilai ada kejanggalan dalam pelaporan kasus tersebut. Di mana keluarga korban baru melaporkan kasus ini setelah DW menolak permintaan kompensasi dalam jumlah besar. Selain itu, laporan dibuat setelah penolakan penyelesaian melalui hukum adat Dayak yang sempat diupayakan oleh keluarga DW sebanyak lebih dari lima kali.
Di sisi lain, kuasa hukum DW juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran hukum acara pidana yang terstruktur saat proses penangkapan kliennya.
Michael menceritakan, pada 17 Agustus 2026 atau seminggu setelah putus hubungan, DW berniat berlibur ke Bali melalui Bandara Tjilik Riwut. Namun, di bandara tersebut, DW diduga dihadang, dipukul, dan dibawa paksa ke Polresta Palangka Raya.
“DW dibawa paksa ke Polresta Palangka Raya tanpa pernah menerima surat panggilan atau diperiksa secara patut sebelumnya,” ungkapya.
Menurut Michael, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Hak Asasi Manusia. Tindakan penculikan dan penganiayaan di bandara tersebut dinilai melanggar jaminan perlindungan diri dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain dugaan penganiayaan, mereka menilai ada cacat formil dalam penetapan tersangka. Seluruh proses administrasi di Polresta Palangka Raya mulai dari Laporan Polisi, SPDP, penyidikan, penetapan tersangka, hingga penangkapan selesai hanya dalam waktu satu hari pada 18 Agustus 2026.
Menurut Michael, proses kilat ini melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangka secara patut terlebih dahulu.
Merujuk pada doktrin fruit of the poisonous tree, mereka menyatakan bahwa segala proses hukum yang lahir dari penangkapan ilegal bersifat cacat hukum (null and void).
Melalui Tim Penasihat Hukumnya, DW telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menguji keabsahan seluruh tindakan paksa yang sewenang-wenang tersebut. Permohonan praperadilan itu telah terdaftar di PN Palangka Raya dengan nomor perkara 15/Pid.Pra/2026/PN Plk.
Menanggapi langkah hukum berupa Praperadilan yang diajukan oleh pihak penasihat hukum DW untuk menguji keabsahan penangkapan dan penetapan tersangka, Kombes Pol Andiyatna menyatakan pihaknya bersikap terbuka dan menghormati hak hukum tersebut.
“Terkait dengan dia mem-praperadilankan itu haknya mereka, silakan aja. Kita serahkan nanti ke hakim kan yang menilai,” kata Andiyatna, Sabtu, 26 September 2026.
Kombes Pol Andiyatna menjelaskan, penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek krusial, terutama perlindungan terhadap korban yang masih di bawah umur, kondisi psikologis akibat trauma, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
“Kita harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi korban, apalagi kemarin keluarga korban, masyarakat sekitar, menyampaikan hal ini. Karena kasusnya viral, timbul kekhawatiran anak ini mengalami trauma atau takut jika pelaku masih berkeliaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, penahanan juga dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kondusivitas keamanan serta melindungi keselamatan tersangka dari potensi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perhatian publik yang tinggi.
“Kita dari Polri kan untuk menjaga lah kedua belah pihak. Dengan adanya ini, kita khawatirkan ya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap si tersangka juga tentunya kan,” jelasnya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Ari Yunus Hendrawan, membantah pernyataan yang disampaikan pihak DW. Ia menilai, dalil bahwa dugaan kekerasan seksual tidak terjadi karena hubungan tersebut diketahui atau didukung keluarga korban merupakan argumentasi yang keliru.
Ia menegaskan, persoalan persetujuan dan posisi korban yang masih di bawah umur harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum perlindungan anak.
“Pernyataan kuasa hukum tersangka yang mendalilkan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi karena tidak pernah dilarang dan didukung oleh orang tua korban adalah sebuah kesesatan hukum,” ujar Ari, Sabtu.
Menurut Ari, dukungan atau pembiaran dari pihak keluarga tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila unsur pidananya terpenuhi. Ia juga membantah narasi bahwa DW menjadi korban penculikan ketika dibawa oleh keluarga korban ke Polresta Palangka Raya.
Menurut Ari, tindakan keluarga tersebut merupakan upaya untuk mengamankan DW yang disebut berpotensi melarikan diri sebelum kemudian diserahkan kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palangka Raya.
“Tindakan keluarga yang menyerahkan tersangka secara utuh ke hadapan penyidik Unit PPA Polresta Palangka Raya adalah wujud ketaatan pada hukum,” ucapnya.
Ari juga menyebut, pihaknya tidak mempersoalkan pengajuan praperadilan oleh DW sebagai hak hukum tersangka. Namun, ia menilai dalil-dalil yang diajukan harus diuji dalam persidangan dan tidak boleh digunakan untuk mengaburkan substansi perkara.
Ia menyebut pihaknya akan mengikuti proses persidangan praperadilan dan meminta hakim tunggal perkara tersebut memeriksa seluruh dalil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan mengawal ketat persidangan praperadilan ini,” ujar Ari.
(Syauqi)
