PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar pengelolaan usaha udang vaname di Kabupaten Sukamara dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
​Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menyatakan bahwa sektor usaha tersebut berpotensi mendatangkan keuntungan bagi daerah setelah bertahun-tahun didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Udang vaname itu kan udah BULD (Badan Layanan Umum Daerah). APBD kita sudah berapa tahun membiayai sekian miliar. Nah kalau ada penerimaan, artinya ada keuntungan di bagi supaya dapat masuk di APBD,” kata Ampera, Senin, 28 September 2026.
Ampera mempertanyakan sejauh mana setoran keuntungan dari pengelolaan udang vaname tersebut terhadap kas daerah. Ia menyebut bahwa usaha tersebut sempat mencatatkan keuntungan sekitar Rp10 miliar
“Belum (masuk ke APBD). Makanya kemarin kan ada untunya Rp10 miliar. Kan BULD larinya ke dia aja, kita sarankan supaya masuk APBD,” ujarnya.
Ia juga meluruskan pemahaman terkait status badan layanan tersebut. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara BLUD yang bergerak di bidang pelayanan publik seperti rumah sakit dengan unit usaha komersial seperti budidaya udang vaname.
“BULD itu kan kaya rumah sakit, tujuannya pelayanan. Kalau udang vaname itu kan bisnis, itu bedanya,” jelas Ampera.
Meski begitu, Ampera mendorong agar keuntungan dari sektor bisnis udang vaname tersebut sebagian masuk ke PAD.
“Cuman harusnya dia berkewajiban juga, kalau sudah untung itu sekian persen umpamanya, 50 persen harus setor supaya masuk PAD.
Masa kita memodali, kita tidak dapat apa-apa,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, mengungkapkan perkembangan positif terkait pengelolaan kawasan Tambak Udang Vaname (Shrimp Estate) di Kabupaten Sukamara. Saat ini, tata kelola budidaya di kawasan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari sisi kemandirian anggaran.
​Sri Widanarni menyatakan bahwa tambak udang tersebut kini sudah tidak lagi bergantung pada kucuran APBD Kalteng untuk membiayai operasionalnya.
“Alhamdulialh bagus (ada peningkatan). Yang pasti kita sudah tidak ketergantungan dengan APBD, dari sisi budidaya sudah mandiri, sudah tidak bergantung dengan dana APD lagi,” kata Sri usai rapat di DPRD Kalteng, Kamis 24 September 2026.
Berkat kemandirian tersebut, pengelolaan keuangan kawasan ini kini menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Status BLUD ini membuat unit usaha tambak udang mampu membiayai kegiatannya secara mandiri sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intinya kita sudah mandiri dari sisi budidaya. BLUD itu sudah membiayai dirinya sendiri untuk berkegiatan dan bisa menyuplai untuk PAD kita,” tambahnya.
(Syauqi)
