JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menerima audiensi dari gabungan instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat XI, H. Ade Ginanjar, Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dari Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
Selain unsur pemerintah daerah, audiensi ini juga dihadiri oleh perwakilan sejumlah perguruan tinggi terkemuka, di antaranya Universitas Garut, Poltekkes Kemenkes, Universitas Mayasari Bakti, STT Cipasung Tasikmalaya, Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, STIKES Respati Tasikmalaya, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, STIEBS Al Amin Tasikmalaya, Politeknik LP3I Tasikmalaya, serta Institut Pendidikan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan pentingnya verifikasi serta perlunya merapatkan barisan dalam penempatan kerja luar negeri. Ia menyoroti tantangan regulasi di negara penempatan seperti Republik Korea yang masih memerlukan penguatan perlindungan bagi pekerja migran.
“Walaupun pemerintah di sana sudah memiliki regulasi, namun masih kurang terproteksi dalam penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya mereka tetap perlu arahan kerja,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Bupati Garut juga menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Jepang pekan lalu, di mana pihaknya sempat menemui perwakilan Kementerian Republik Korea yang menawarkan peluang kerja bagi tenaga kerja daerah.
Namun, Abdusy menggarisbawahi perlunya jalur resmi (Government to Government atau G2G) yang lebih cepat, tertib hukum, dan terhindar dari birokrasi yang rumit agar peluang kerja tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sebagai solusi, pihaknya mendorong adanya kolaborasi pemanfaatan fasilitas dan lembaga ketiga yang sudah ada, khususnya dalam hal penyediaan pelatihan kerja yang singkat, padat, dan sesuai kebutuhan pasar internasional.
Peluang Kerja Global Belum Terserap
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengungkapkan sebanyak 205.924 peluang kerja di luar negeri belum terserap tenaga kerja Indonesia, sehingga membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten dan terlindungi.
“Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia,” tutur Menteri Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengatakan, besarnya peluang kerja internasional perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Fenomena penuaan penduduk (aging population) di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar kerja global.
Di sisi lain, Menteri Mukhtarudin bilang Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dengan proyeksi penduduk usia produktif yang mendukung pemanfaatan bonus demografi menuju 2045.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian P2MI mendorong Program SMK Go Global sebagai salah satu langkah strategis menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai kebutuhan pasar internasional.
“Program itu merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja, dengan target penempatan bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029,” imbuh Menteri.
Menteri Mukhtarudin mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasi program tersebut, terutama karena pendaftaran Batch II masih dibuka hingga 31 Oktober 2026.
Selain peningkatan kompetensi, Kementerian P2MI memperluas edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu di lembaga pelatihan.
Menurut Mukhtarudin, keberadaan Migrant Center dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, edukasi prosedur penempatan, serta pemahaman mengenai hak dan pelindungan PMI.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial dalam penempatan pekerja migran. Data Kementerian P2MI mencatat sebanyak 239.821 layanan penempatan PMI asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026.
Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya 560 layanan.
Kementerian P2MI menawarkan sejumlah bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, meliputi pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri yang prosedural.
“Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia kita lebih berkualitas,” tandas Menteri Mukhtarudin.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan Program SMK Go Global sekaligus memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Bagi wilayah potensial seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya, kerja sama ini menjadi angin segar untuk memperluas lapangan kerja bagi lulusan daerah.
“Harapannya, integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan angka pekerja nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Melalui sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat, Menteri P2MI Mukhtarudin berharap peluang kerja global dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penempatan tenaga kerja yang kompeten, aman, prosedural, dan terlindungi.
(Adista)
