SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berharap Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) mampu berperan aktif membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Forum tersebut juga diharapkan dapat ikut menelusuri dugaan kasus perdagangan orang di wilayah ini.
Harapan itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Diana Setiawan saat pengukuhan dan pelantikan pengurus Forum Puspa Kotim masa bakti 2026-2031 di Aula Lantai II Setda Kotim, Kamis 5 November 2026.
Diana mengapresiasi terbentuknya kepengurusan Forum Puspa. Menurutnya, keberadaan forum tersebut dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam memberikan akses pengaduan serta tempat perlindungan bagi korban.
Dia mengungkapkan, hingga kini masih banyak korban kekerasan yang memilih diam dan tidak berani mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Rasa takut dan malu kerap menjadi alasan mereka enggan bercerita, bahkan kepada aparat kepolisian.
Karena itu, Forum Puspa diharapkan bisa menjadi jembatan bagi para korban untuk mendapatkan pendampingan, perlindungan, serta akses terhadap keadilan.
“Saya mengapresiasi dibentuknya Forum Puspa ini sehingga dapat membantu korban kekerasan, terutama perempuan dan anak-anak, mendapatkan tempat perlindungan serta pengaduan di tempat yang tepat,” ujarnya.
Dia juga berharap para pengurus yang memiliki kapasitas dan keahlian di bidang masing-masing dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kotim.
“Saya berharap para pengurus Forum Puspa yang memiliki kapasitas mumpuni masing-masing dapat memberikan efek positif terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kotim,” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, pengurus Forum Puspa Kotim masa bakti 2026-2031 yang diketuai Forisni Aprilista resmi dilantik oleh Ketua Forum Puspa Kalteng yang diwakili Sekretaris Forum Puspa Kalteng, Wasiyat Pramono Sidik.
Sementara itu, Wasiyat Pramono Sidik menjelaskan, Forum Puspa merupakan wadah sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, akademisi, dunia usaha, lembaga riset, hingga media.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah perdagangan orang, serta mengatasi ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan di rumah tangga, tempat umum, lembaga layanan, lembaga keterampilan, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan,” ujarnya. (nardi)
