PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang masih tertekan akibat kemarau panjang serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurutnya, pemulihan ekonomi butuh perhatian dan dukungan nyata, khususnya bagi warga yang kehilangan sumber penghidupan.
Sudarsono menyampaikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kalteng dalam empat bulan terakhir terbilang cukup sulit. Kerugian besar dialami masyarakat akibat kebakaran perkebunan, terutama para petani yang menggantungkan pendapatan dari komoditas kelapa sawit dan karet.
“Banyak masyarakat kita yang memiliki kebun sawit dua sampai tiga hektare terbakar. Begitu juga kebun karet. Ini tentu membutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka,” ujar Sudarsono, Senin, 9 November 2026.
Ia menjelaskan, pemulihan sektor perkebunan memakan waktu yang tidak singkat. Walaupun tanaman sawit relatif lebih cepat kembali produktif, perkebunan karet membutuhkan waktu hingga 6–7 tahun untuk pulih. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan harian dan keberlangsungan ekonomi keluarga petani terdampak.
Oleh karena itu, Sudarsono mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan untuk segera mendata masyarakat yang lahan kebunnya terbakar. Ia juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara maksimal pada APBD 2027 guna pengadaan bibit perkebunan bagi warga.
“Saya sudah meminta agar masyarakat yang terdampak kebakaran kebun segera didata. Tahun 2027 perlu dipertimbangkan pengadaan bibit perkebunan untuk rakyat, sehingga masyarakat bisa kembali membangun kebunnya dan memulihkan perekonomian keluarga,” katanya.
Ia menegaskan, skema bantuan tersebut harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait legalitas status lahan. Penyaluran bibit wajib diprioritaskan pada lahan masyarakat yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di dalam kawasan hutan produksi.
“Kita berharap pemerintah menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan perekonomian daerah berangsur pulih,” tandasnya.
(Syauqi)
18 Oktober 2026
16:30
