SAMPIT – Saksi Elis membantah terlibat dalam dugaan pencurian buah kelapa sawit yang menjerat Muhammad Alfaroq bin Irwanto sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam persidangan, Elis menegaskan tidak pernah menyuruh terdakwa melakukan pemanenan dan mengaku tidak mengetahui secara pasti lokasi panen yang dipersoalkan.
Keterangan tersebut disampaikan Elis saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencurian sawit, Rabu 11 November 2026.
Di hadapan majelis hakim, Elis menjelaskan bahwa dirinya memang memiliki lahan kelompok tani yang berbatasan atau berdekatan dengan lahan PT Sapta Karya Damai (SKD). Namun, lokasi pemanenan yang dilakukan Alfaroq menurutnya bukan bagian dari lahan kelompok tani yang dipimpinnya.
Elis juga mengungkapkan adanya sengketa lahannya dengan perusahaan sejak 2012 lahan miliknya digusur oleh PT SKD, kemudian ditanami kelapa sawit. Persoalan tersebut sempat dilaporkan pada 2018 melalui Kejaksaan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait dugaan penyerobotan lahan. Namun, menurutnya, laporan tersebut tidak berlanjut.
Pada 2019, sempat dibuat berita acara kesepakatan sengketa itu. Tapi pi, Elis menyebut perusahaan tidak bersedia mengembalikan lahan tersebut dan justru menawarkan bentuk kegiatan kemitraan lainnya.
Meski demikian, Elis menegaskan persoalan lahan kelompok tani itu tidak berkaitan dengan lokasi yang menjadi objek perkara Alfaroq. Ia tidak mengetahui kejadian tersebut.
Dalam persidangan, Elis juga membantah pernah menyebut Alfaroq sebagai anak buahnya. Ia mengatakan tidak mengenal terdakwa, tidak pernah bertemu, tidak pernah memberikan upah, serta tidak pernah menyuruhnya melakukan pemanenan.
“Saya tidak kenal terdakwa dan tidak ada memerintah (untuk panen),” ujarnya.
Ia juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil pikap hitam yang digunakan dalam peristiwa tersebut maupun siapa yang membawa kendaraan itu.
Akui Bantu Polisi Mencari Pikap
Ketika mendapat pertanyaan dari tim kuasa hukum terdakwa, Elis mengungkapkan dirinya dipanggil ke Polda Kalimantan Tengah untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ia mengaku saat itu tidak mengetahui secara langsung adanya pencurian.
Ia juga mengakui memang diminta membantu mencari mobil pikap hitam yang kemudian disita sebagai barang bukti kepada pihak kepolisian.
Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan karena dirinya merupakan tokoh di wilayah setempat sekaligus ketua kelompok tani. Awalnya ia sempat menolak, tetapi akhirnya bersedia membantu dan mendapat informasi mengenai keberadaan kendaraan dari rekan yaitu di Rantau Pulut.
Elis juga tidak mengetahui siapa yang membawa kendaraan itu dari lokasi awal hingga ditemukan.
Ia menegaskan tidak menerima uang atau imbalan atas bantuan pencarian kendaraan tersebut.
“Saat saya temukan mobil pikap sudah kosong dan tidak ada buah sawit di dalamnya maupun alat panen,” ujarnya.
Kedatangan Elis Saat Kejadian Perkara
Elis menyebut baru mengetahui informasi mengenai kejadian tersebut saat dihubungi Komandan Regu (Danru) Eko Wahyudi saat hari kejadian 23 Juli 2026.
Elis baru pertama kali itu bertemu dengan terdakwa, saat masuk perusahaan ia menyatakan tidak melakukan ancaman maupun pemaksaan terhadap petugas keamanan, baik kedatangan pertama maupun yang kedua kali. Ia juga membantah membawa senjata tajam atau melakukan intimidasi terhadap petugas.
Elis mengaku awalnya datang sendiri setelah diminta untuk ke lokasi karena ada kasus pencurian buah dan disuruh mengecek terdakwa. Pada kedatangan berikutnya, ia menyebut ingin mengambil video kondisi terdakwa yang disebut dipukuli, ia datang bersama sejumlah orang.
Dua Saksi Perusahaan Sampaikan Legalitas
Selanjutnya sidang turut menghadirkan dua saksi dari PT Sapta Karya Damai (SKD) yakni Simon dari bagian legal perusahaan dan Fitrah yang bertugas di bidang teknologi informasi (IT), khususnya melakukan pemetaan atau overlay peta hak guna usaha (HGU), izin usaha perkebunan (IUP), serta batas wilayah desa.
Dalam keterangannya, keduanya tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemanenan sawit yang menjerat Alfaroq. Mereka juga tidak melihat kejadian tersebut. Kehadiran keduanya hanya untuk menjelaskan aspek legalitas lahan dan pemetaan lokasi.
“HGU perusahaan sudah ada sejak 1997. Saat itu, wilayah tersebut masih tercatat sebagai Desa Natai Baru dan Pondok Damar,” kata Simon.
Persoalan muncul ketika kuasa hukum terdakwa mempertanyakan dasar penentuan lokasi kejadian yang dalam dakwaan disebut berada di Desa Penyang, tepatnya Divisi 5 Blok 229. Sebab, dokumen HGU dan IUP yang dijelaskan Simon sebelumnya mencantumkan wilayah Natai Baru dan Pondok Damar.
Simon menjelaskan, Desa Penyang merupakan hasil pemekaran dari tiga desa, yakni Pasir Putih, Natai Baru, dan Pondok Damar pada 2008. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti titik lokasi pemanenan yang dilakukan Alfaroq.
Ia juga menerangkan jarak dari jalan raya di sekitar KM 52 menuju area IUP PT SKD sekitar satu kilometer. Namun, ketika ditanya apakah titik lokasi perkara berada di dalam wilayah IUP atau HGU perusahaan, Simon tidak dapat memastikan karena tidak mengetahui lokasi persis pemanenan.
Kuasa hukum terdakwa kemudian menyoroti keterangan tersebut. Mereka mempertanyakan dasar penetapan Desa Penyang sebagai lokasi kejadian, sementara dokumen HGU dan IUP yang dijelaskan saksi mencantumkan Natai Baru.
Selain itu, Simon mengakui masih terdapat persoalan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Terkait klaim lahan kelompok tani, ia menyebut pihak perusahaan memiliki versi bahwa lahan tersebut sudah dibayarkan melalui ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).
Simon juga menyebut persoalan klaim lahan pernah muncul pada 2011 hingga 2012 dan kembali disampaikan pada 2017. Ia menegaskan, menurut pihak perusahaan, lokasi pencurian yang didakwakan kepada Alfaroq bukan berada di lahan yang diklaim kelompok tani.
Sementara itu, saksi Fitrah menjelaskan tugasnya melakukan overlay dengan memasukkan koordinat titik perkara ke dalam peta HGU, IUP, dan batas administrasi desa. Berdasarkan hasil pemetaan melalui aplikasi, titik tersebut masuk wilayah Desa Penyang.
Namun, Fitrah mengakui tidak mengetahui secara faktual kondisi maupun batas desa di lapangan. Ia hanya mengacu pada data peta digital yang digunakan dalam proses overlay. Ia juga tidak mengetahui riwayat klaim masyarakat maupun apakah lahan tersebut pernah mendapat ganti rugi.
Keterangan kedua saksi tersebut menjadi perhatian kuasa hukum terdakwa karena adanya perbedaan penyebutan wilayah antara dokumen perusahaan dan lokasi kejadian dalam dakwaan. Terlebih, saksi yang melakukan pemetaan juga tidak mengetahui secara langsung kondisi batas wilayah di lapangan.
Hakim Soroti Sengketa Lahan SKD yang Belum Tuntas
Majelis hakim turut menyoroti persoalan sengketa lahan yang masih terjadi antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami mengingatkan pihak perusahaan agar persoalan sengketa lahan diselesaikan sehingga tidak terus menimbulkan konflik di kemudian hari,” kata Majelis Hakim.
Dalam persidangan, Simon mengakui masih ada persoalan lahan yang pernah disengketakan, meskipun menurutnya sebagian telah diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi. Ia juga menyebut masih ada tuntutan masyarakat di luar wilayah HGU perusahaan.
Keterangan Elis, Simon dan Fitrah menjadi bagian dari pembuktian perkara. Kepastian mengenai titik kejadian dan kaitannya dengan wilayah perusahaan tetap menjadi penilaian majelis hakim.
Penyidik Diharapkan Hadir sebagai Saksi
Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Nurahman Ramadani, menyoroti keterangan dua saksi dari PT SKD yang dinilai belum mampu menjelaskan dasar penetapan lokasi kejadian di Desa Penyang.
Menurutnya, pihaknya telah meminta bukti legalitas yang menjadi dasar penentuan lokasi tersebut, tetapi tidak dapat ditunjukkan oleh saksi. Sebab, dokumen IUP dan HGU perusahaan yang diterangkan dalam persidangan justru menyebut wilayah Pondok Damar dan Natai Baru.
“Tadi dua saksi dihadirkan dari PT, tetapi tidak bisa menjelaskan dasar lokasi kejadian disebut di Penyang. Kami minta bukti legalitasnya, tetapi tidak bisa ditunjukkan. IUP Pondok Damar, HGU juga Natai Baru saja,” ungkap Nurahman.
Ia juga menegaskan keterangan Elis bahwa membantah pernah menyuruh Alfaroq melakukan pemanenan serta menyatakan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.
Untuk agenda sidang berikutnya, Nurahman berharap penyidik Polda Kalteng yang menangani perkara bisa dihadirkan dalam persidangan. Menurutnya, hal itu penting untuk mengklarifikasi sejumlah perbedaan keterangan dalam BAP yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
“Kami berharap penyidik bisa dihadirkan, karena ada banyak perbedaan dalam BAP dan masih banyak persoalan yang perlu dijelaskan, tapi kita lihat nanti,” tegasnya. (Nardi)
4 November 2026
16:05
