SAMPIT – Upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Warga diminta lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dan tidak segan melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotawaringin Timur (Kotim), dr Achmad Yusi, mengatakan kepedulian masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan maupun perdagangan orang.
Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang juga telah digelar pada Rabu 11 November 2026.
Menurut Yusi, kasus perdagangan orang bukan hal yang bisa dianggap sepele. Terlebih, pihaknya pernah menangani satu kasus dugaan TPPO di Kotim pada tahun sebelumnya.
“Jadi memang di Kabupaten Kotawaringin Timur ini ada satu, tahun kemarin, tindak perdagangan orang. Jadi kita harusnya masyarakat lebih aware, lebih peduli,” ujarnya.
Ia menjelaskan, korban perdagangan orang tidak selalu berasal dari daerah setempat. Pendatang yang kurang memiliki hubungan sosial dan jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar juga rentan menjadi sasaran penipuan dan eksploitasi.
Karena itu, warga diminta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan, termasuk memperhatikan keselamatan anak-anak dari berbagai potensi tindak kejahatan.
Yusi juga mengingatkan agar masyarakat tidak bersikap acuh apabila mengetahui adanya indikasi yang mengarah pada tindak pidana atau seseorang yang membutuhkan perlindungan.
“Jadi jangan tidak peduli, biar aja dibilang kita ini cerewet tapi lapor aja dulu,” tegasnya.
Pelaporan, lanjut dia, dapat dimulai dari perangkat lingkungan seperti ketua RT. Selanjutnya, informasi tersebut bisa diteruskan ke pihak kelurahan maupun kecamatan agar dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) DP3AP2KB Kotim, Abdurrahman, menyampaikan kegiatan bertema “Menjaga Perempuan, Menjaga Masa Depan Kotim” tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat.
Melalui kegiatan itu, diharapkan upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO dapat berjalan lebih cepat serta terkoordinasi.
“Sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di Kotim bisa dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan,” katanya.
Kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kotim serta DP3AP2KB Kotim.
Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan orang, sekaligus berani mengambil peran sebagai pelopor dan pelapor demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. (Nardi)











