Editor : Maulana Kawit
JAKARTA – Maraknya pejabat dan elite politik yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa negara berada dalam situasi darurat korupsi.
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan saking parahnya tingkat korupsi di tanah air, lembaga antirasuah itu pun hampir setiap minggu melakukan OTT.
Namun, menurut Jajang, masih banyak juga pejabat tidak kalah konsistennya berbondong-bondong buat merampok duit negara.
“Lama-lama masyarakat bisa bosen dengar kabar pejabat kena OTT,” kata Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dalam keterangan yang diterima beritasampit.co.id di Jakarta, Jumat, (29/3/2019).
Jajang pun menyimpulkan, pejabat yang korupsi sama sekali tidak takut dengan hukum (ancaman penjara jika korupsi). Padahal, sudah banyak yang kena OTT, tapi korupsi jalan terus.
“Toh, rata-rata yang kena comot KPK cuma dapet hukuman 2,5 tahun penjara, setelah di penjara pun mereka masih bisa nyuap Lapas. Sangat parah, birokrasi kita seperti sengaja memfasilitasi koruptor,” ungkap Jajang.
Dirinya melihat faktor lain yang membuat Ghirah pejabat di tahun politik untuk melakukan tindakan korupsi semakin menggurita yakni karena besarnya cost politik.
Jajang bilang, cost politik itulah mendorong setiap anggota DPR RI yang juga kader partai politik (parpol) menghalalkan semua cara untuk mengumpulkan modal. Jadi, bisa diibaratkan seperti sapi perahan oleh partainya untuk memberi setoran berupa iuran wajib atau sukarela.
“Kondisi ini seperti lingkaran setan, bagi DPR yang tidak kuat iman, mereka akan menjadikan duit rakyat sebagai sapi perahnya, yang penting posisinya aman,” pungkas Jajang Nurjaman.
(dis/beritasampit.co.id)
