KASONGAN – Bupati Katingan Sakariyas berharap Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Pokja PKP ) Kabupaten Katingan diharapkan dapat segera mungkin menyusun dan memantapkan strukutur organisasi serta menyusun rencana kerjanya.
“Dengan terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan ini dapat segera melaksanakan tugas yang menjadi tugas dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan masing-masing bidangnya,” ujar Bupati Sakariyas saat pimpin‎ ‎Rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja Perumahan dan kawasan Permukiman (Pokja PKP) kabupaten katingan, di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Katingan, Rabu (4/10/2017).
Sakariyas mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah kabupaten katingan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang telah dipercayakan kepada semua untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia khususnya masyarakat kabupaten katingan.
“Maka dari itu sebagaimana yang telah diketahui sekarang bahwa banyaknya masyarakat yang memerlukan kehidupan yang layak sehingga ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan kedepan yang lebih baik,” ujar Sakariyas.
Menurut Sakariyas, para pengambil kebijakan tentunya harus berhati-hati dalam upaya pembangunan perumahan dan permukiman. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan kepribadian bangsa. Sehingga hendaklah dikembangkan dengan kelangsungan kehidupan dan penghidup masyarakat indonesia khususnya masyarakat kabupaten katingan.
“Pembangunan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu di kembangkan secara terpadu, terarah, terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu pembangunan perumahan dan permukiman harus di dukung oleh kebijakan pembangunan perumaha yang kuat. Mengingat kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan perumahan di perlukan dukungan data perumahan yang lengkap dan relevan,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut maka pemerintah kabupaten katingan masih membutuhkan program-program bantuan pemerintah pusat, program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penata lingkungan yang baik untuk mengurangi tingkat kekumuhan yang ada.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ( Perkimtan) Katingan Krisolit Elbar, menyampaikan laporannya bahwa pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut hingga saat ini koordinasi menjadi permasalah utama dalam pengaruh utama pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di masing-masing daerah yang belum menempatkan pembangunan PKP sebagai prioritas pembangunan di daerah msing-masing.
“Pada dasarnya, pembangunan perumahan dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan akan rumah layak, yang merupakan tanggungjawab masyarakat sendiri. Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang mendukung proses tersebut melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan rumah layak. Dan melalui penyedian prasarana dan sarana yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan kehidupan dan berkehidupan di lingkungan PKP,” kata Krisolit Elbar.(ar/beritasampit.co.id)
Redaktur : Edy Ruswandi
