SAMPIT – Polemik dengan adanya program pemerintah pemberian vaksin atau dikenal dengan sebutan imunisasi Campak (Measles) dan Rubella (MR) hingga kini menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat (selaku orang tua), juga pemerintah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Supriadi memiliki beberapa permintaan terkait dengan polemik tersebut mengingat belum ada fatwa dari MUI yang menyatakan vaksin MR itu halal atau haram.
“Selama masih menjadi polemik di masyarakat hentikan saja pemberian vaksin itu sampai ada kepastian dari lembaga berwenang. Jangan cederai kerukunan umat beragama dengan memaksakan kehendak,” pintanya.
Wakil Ketua DPRD yang disering di sapa Yadi ini juga menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar respon cepat terhadap persoalan vaksin dan utamakan keluhan masyarakat di atas kepentingan program pemerintah.
“Saya akan pantau dan awasi terus perkembangan vaksin yang kini menjadi polemik di masyarakat, lebih-lebih masyakat di bumi habaring hurung ini,” janji Supriadi.
Dirinya pun menilai aparat juga berwenang serta bisa ikut turun tangan ketika terjadinya pemaksaan kehendak yang dapat mencederai rasa aman dan nyaman masyarakat yang rukun dalam kehidupan sosial, beragama, berbudaya dan beda-beda kepercayaan.
(im/beritasampit.co.id)
Editor : Irfan
