Diduga Lakukan Pungli, DPRD Temui Langsung Oknum Kepsek

SAMPIT – Karena diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli), jajaran anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Komisi I dan Komisi III menemui secara langsung oknum Kepala Sekolah (Kepsek) di Kecamatan MB Ketapang, Rabu, 11 Maret 2020 siang.

Dugaan Pungli yang terjadi tersebut berawal saat salah satu warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini menemui Lumban Gaol SP, wakil Rakyat di Dapilnya tersebut, menceritakan adanya biaya administrasi yang nominalnya cukup besar yaitu berkisar Rp 1 Juta per satu siswa.

“Tujuan kita menemui Kepsek ini untuk meminta detailnya administrasi yang mana mencapai 3,9 juta kepada tiga orang calon siswa yang sudah dipindahkan di SD tersebut, kita ingin melihat rinciannya karena ini juga merupakan tugas kami selaku wakil rakyat terutama Komisi I bidang Hukum dan Komisi III,” Ungkapnya ditengah perjalanan menuju Sekolah Dasar tersebut.

Sesampainya di lokasi, kedua anggota DPRD Kotim yakni H Bunyamin dan Lumban Gaol disambut oleh BI selaku oknum Kepsek yang diduga melakukan pengurusan liar terhadap tiga orang siswa pindahan dari Antang Kalang tersebut.

Dalam hal ini BI menjelaskan Administrasi yang dimaksud sudah berdasarkan keputusan rapat antar pihak Sekolah dengan Wali Murid melalui rapat Komite. Namun yang dicurigai lantaran angkanya yang berubah-ubah sehingga anggota dewan ini sempat gusar.

“Kalau untuk penerimaan siswa baru satu juta pak, kalau untuk pindahan atau mutasi Satu Juta Tiga Ratus,” ungkap BI menjelaskan kepada dua anggota dewan yang berada diruang kerjanya tadi siang.

Namun, saat disinggung adanya pengembalian uang sebesar 100 ribu oleh Kepsek ini kepada wali murid tersebut, oknum Kepsek kesulitan menjelaskan lantaran di data administrasi dalam bentuk kertas yang disampaikannya ke dua anggota dewan itu angkanya mencapai 1 juta rupiah dengan rincian barang atau perlengkapan sekolah yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh siswa.

baca juga ...  Fraksi PAN DPR RI Kunjungi Korban Luka Bakar Akibat Karhutla di Sampit

“Si korban ini bilang ke saya kalau dia masih terutang 900 ribu, dan sudah di buat 3 juta ke rumah bapak, kenapa bapak bilang lagi kalau totalnya 2,9 juta, sedangkan di rincian ini satu juta per siswanya berarti kemana 100 ribunya kalau toh hanya bayar 2,9 juta,” ungkap Lumban Gaol.

Namun lagi-lagi oknum Kepsek ini berdalih tidak ada keberatan dari orang tua siswa, bahkan dia menegaskan administrasi yang ada didalam kertas itu sudah merupakan hasil kesepakatan anggota komite sekolah yang juga saat ini dijadikan kebijakan sekolah itu sendiri.

Tidak sampai disitu saja, Lumban Gaol yang semakin mencurigai kalau adanya permainan dalam hal ini mulai melihat adanya kejanggalan didalam harga-harga item yang dimuat didalam rincian administrasi yang wajib dibayar oleh siswa di sekolah negeri tersebut.

“Bayangkan harganya saja menurut kami sangat tidak sesuai,di memang pengakuannya kenapa uang itu dibayar dirumahnya karena dia sendiri yang mengelola atau mengerjakan proyek itu, dia jadikan proyek nampaknya,” ungkap Legislator partai Demokrat ini. (Drm/beritasampit.co.id).

Bagikan:
Berita Populer