Oleh: Tim Redaksi.
KALIMANTAN TENGAH kembali berada dalam cengkeraman darurat ekologis. Di tengah pekatnya kabut asap yang menyesakkan dada serta ancaman krisis lingkungan yang kian nyata, gelombang kemarahan publik tak lagi mampu dibendung.
Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan bersama elemen mahasiswa turun ke jalan dalam Aksi Jilid IV, membawa sembilan tuntutan krusial demi menyelamatkan ruang hidup rakyat yang kian tergerus bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Namun, yang terjadi di lapangan bukan sekadar dialog kebijakan, melainkan sebuah tragedi komunikasi politik dan ironi kepemimpinan yang telanjang di hadapan publik.
Ultimatum dan Kemarahan yang Memuncak
Waktu terus berjalan layaknya butiran pasir dalam jam pasir yang retak penuh ketegangan dan mendesak. Massa aksi memberikan ultimatum keras 2×24 jam agar status darurat Karhutla di Kalteng segera ditingkatkan menjadi Bencana Nasional.
Kesabaran massa yang bertahan sejak pukul 13.30 WIB di bawah kepungan asap tebal akhirnya tumpah ruah. Kekecewaan mereka mencapai titik nadir ketika sang kepala daerah tidak kunjung menampakkan batang hidungnya, dan massa hanya ditemui oleh perwakilan sekelas Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Alih-alih berorasi, massa yang telanjur geram menolak berdialog dan serempak meneriakkan kecaman tajam: “Gubernur Pengecut!”
Ironi Keberadaan Pimpinan: Polisi Saja Bingung
Ketidakhadiran Gubernur dalam momen krusial ini melahirkan drama absurd yang mencoreng marwah birokrasi. Dalam negosiasi yang berlangsung alot, Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol. Andiyatna, yang bertugas mengamankan jalannya aksi, bahkan harus berterus terang di hadapan massa dalam kebingungan: “Kami pun tidak tahu di mana Gubernur”.
Pernyataan seorang penegak hukum pengaman wilayah yang mengaku tidak tahu keberadaan pemimpin tertinggi daerahnya sendiri adalah potret telak dari lumpuhnya koordinasi dan lemahnya instting kepemimpinan krisis. Ketika rakyat berjuang mencari udara bersih di tengah asap, sang pemimpin justru memilih bersembunyi di balik tirai kekuasaan.
Tuntutan Pamungkas: Pengakuan Gagal dan Video Pertanggungjawaban
Sebagai puncak dari kekecewaan kolektif, aliansi mahasiswa memberikan “tamparan” telak melalui tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mendesak Gubernur untuk membuat video langsung di lokasi aksi disertai surat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi mengatasi bencana Karhutla di Kalteng.
Tuntutan ini bukan sekadar gimik politik, melainkan bentuk mosi tidak percaya yang radikal. Rakyat menuntut akuntabilitas moral dari seorang pemimpin yang dianggap telah gagal melindungi warganya dari bencana tahunan.
Catatan AkhirAksi
Jilid IV ini mengirimkan sinyal bahaya yang amat terang bagi pemerintah daerah. Karhutla bukan lagi sekadar persoalan titik panas atau cuaca kering, melainkan ujian integritas kepemimpinan. Jika pemerintah terus bersikap defensif, sembunyi dari tanggung jawab, dan gagal menghadirkan solusi nyata, maka legitimasi moral kepemimpinan di tanah Borneo akan runtuh seketika di tengah kepulan asap ketidakpercayaan rakyat.(***)
