PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupeten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimatan Tengah, Senin 15 Maret 2021.
Dalam kunker tersebut DPRD Batola membahas terkait dengan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Pimpinan DPRD, yang diterima langsung oleh Kepala Rumah Tangga dan Perlengkapan DPRD Kota Palangka Raya, Yan Tarius Kurniawan di ruangan dewan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batola M. Agung Purnomo menjelaskan bahwa, kedatangan pihaknya terkait masalah tupoksi pimpinan yaitu soal biaya transportasi dan masalah rumah tangga, antara lain rumah dinas jabatan pimpinan.
DPRD Kabupaten Batola memang belum disediakan rumah jabatan, jadi memang mereka ingin melihat masalah perundangan-undangan dan hukumnya terkait Peraturan Wali Kota (Perwali). Sehingga, M. Agung mengakui dalam Kunker itu ketemu dengan asisten kerumah tanggaan yang membahas semuanya.
“Nanti kita akan coba melihat Perwali yang digunakan dan aspek hukumnya bagaimana, kita akan coba bawa untuk kita usulkan menjadi Pergub dan juga termasuk terkait masalah transportasi pimpinan DPRD,” tutur Agung.
Lebih lanjut Politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa, di Palangka Raya sendiri ternyata pimpinan dari DPRD mendapatkan rumah dinas jabatan, itu akan menjadi contoh bagi pihaknya tahun depan yang akan dicoba usulkan untuk rumah dinas jabatan pimpinan tersebut
“Karena apabila kami menemukan ada masukan dari sini akan kita coba melakukan perbandingan karena selama ini kami ada sedikit lain dari pada yang lain karena masih mengunakan aturan yang lama,” tuturnya.
Menurutnya, yang pernah diketahui bersama anggota DPRD apalagi pimpinan meskipun tidak ada di kantor tapi banyak undangan di lapangan dan itu memang hitungan-hitungan transportasi. Apalagi mengunakan rumah dinas itu sudah masuk dalam ranah yang dibiayai oleh negara.
“Nah itulah akan kita coba dan kita akan lihat Perwali nya bagaimana untuk di Kota Palangka Raya dan kita coba usulkan nanti di Pergub atau memang ada keelahan di Pergub kami akan coba untuk revisi,” ungkap Agung. (M.Slh/beritasampit.co.id).
