BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pelaksanaan sistem digitalisasi bagi pelaku mikro kecil menengah (UMKM) dapat lebih maksimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani di Banjarmasin, Jumat 25 Maret 2022, mengatakan pelaksanaan sistem digitalisasi UMKM secara menyeluruh ini penting guna memudahkan transaksi serta menghindari atau mengurangi risiko yang tidak diinginkan.
“Memang pada awalnya sistem digitalisasi sedikit ribet, terlebih bagi yang belum mengenal/memahami sistem aplikasi melalui online atau dalam jaringan (daring),” kata Siti.
Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya sosialisasi sistem digital secara masif dan terus menerus serta berkelanjutan agar semua pihak memahami pentingnya layanan digitalisasi.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel, belum memanfaatkan pelaksanaan aplikasi belanja langsung pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital secara maksimal.
“Oleh sebab itu pula, kami dari Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) di Kalsel agar memaksimalkan pelaksanaan aplikasi Bela pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital,” katanya.
Begitu pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, ia meminta adanya optimalisasi pemanfaatan aplikasi Bela pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital.
Saat ini, program digitalisasi bagi UMKM menjadi salah satu isu yang diangkat pada sub tema yang dibahas pada kegiatan G20 2022 Indonesia.
“Kita menyambut positif atas kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan Kalsel pelaksana Women 20 (W20) dengan harapan banyak mendatangkan nilai tambah,” kata Tatum.
Pelaksanaan W20 kali ini berlangsung di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel sebagai tuan rumah pada 22-24 Maret 2022. (Antara/beritasampit.co.id).
