PANGKALAN BUN – Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Hj.Nurhidayah mengatakan proses politik demokrasi tidak akan berlangsung jika tanpa sumber keuangan dan tanpa dana yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Hj.Nurhidayah, usai acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (parpol) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2021.
Kegiatan penyerahan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, pada Selasa, 5 April 2022. Dan atas nama pemerintah daerah, Bupati Hj. Nurhidayah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mulai dari tahap proses pengusulan hingga tahap proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
“Peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam sistem politik karena menjadi poros penting dalam demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat kedalam sistem politik,” kata Hj. Nurhidayah.
Seraya menambahkan, proses politik demokrasi tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan dan tanpa dana yang memadai. Maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, sumber keuangan partai politik salah satunya dari subsidi pemerintah yang bersumber dari APBN atau APBD, baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik.
“Saya berpesan agar partai politik menggunakan keuangan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya. Karena bantuan keuangan tersebut bersumber dari APBD, maka setiap penggunaannya selain disesuaikan peruntukannya, juga yang harus diperhatikan adalah ketaatan atas laporan pertanggungjawabannya,” pungkas Hj. Nurhidayah. (man/beritasampit.co.id).
