DPRD Kalteng Dorong Pemda Tingkatkan Sektor Pendidikan

Hardi/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing menegaskan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu agenda prioritas nasional. Oleh itu, dirinya mendorong komitmen pemerintah daerah (Pemdal) khususnya di Kalteng untuk dapat meningkatakan sektor pendidikan demi terciptanya SDM berkualitas dimasa akan datang.

“Sebenarnya sektor pendidikan di Kalteng ini sudah banyak kemajuan, tapi memang masih harus lebih dipacu, karena selama ini kita lihat pemda berfokus pada infrastruktur saja sehingga SDM kurang diperhatikan,” ucapnya melalui rilis yang diterima pada Minggu 12 Juni 2022.

Dirinya menambahkan, untuk mengembangkan SDM di Kalteng, pemerintah dapat membangun suatu lembaga pendidikan khusus tingkat SMA yang difungsikan untuk menyaring lulusan SMP terbaik se-Kalteng dan dibiayai, difasilitasi, serta ditempa untuk menjadi SDM masa depan yang memiliki daya saing tinggi.

BACA JUGA:   Anggota DPRD: RSPO Bisa Jadi Modal Pemda Tekan PBS Terapkan Plasma

“Seharusnya ada sekolah khusus yang bisa menampung lulusan SMP terbaik kemudian dibiayai oleh pemprov supaya mereka yang nilainya bagus bisa diberikan peluang, dan difasilitasi untuk mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi se-Indonesia. Memang untuk sekarang SDM itu belum bisa berkontribusi pada daerah, akan tetapi suatu saat seiring berjalannya waktu dan setelah menyelesaikan pendidikannya maka mereka akan muncul sebagai individu yang dapat mendorong pembangunan dan kemajuan provinsi ini,” katanya.

BACA JUGA:   Kalteng Perlu buat Pergub Minerba untuk Tindaklanjut Perpres 55/2022

Selain itu dirinya menilai, lambatnya pengembangan sektor pendidikan di Kalteng tidak lepas dari kondisi masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Pasalnya, sebagian masyarakat memutuskan untuk menyerah terhadap pendidikan dikarenakan terkendala masalah biaya untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya.

“Pendidikan ini hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkan program beasiswa yang memang diperuntukan pada kondisi seperti itu. Hanya saja, mungkin karena masyarakat tidak tahu atau belum menyadari akan haknya sehingga mereka tidak protes. Ini yang patut kita perbaiki bersama,” katanya. (Hardi/berirasampit.co.id)