PALANGKA RAYA – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Alfian Mawardi buka suara soal tertundanya Musyawarah Daerah atau Musda KNPI Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
“Tertundanya Musda KNPI Kotim bukan karena disengaja, Musda ini kita melihat dulu bagaimana AD-ART-nya kita habis kongres kemarin. Dari kongres itu kita belum mendapatkan AD/ART yang terbaru,” ucapnya, Jumat 28 Oktober 2022.
“Saya melihat kesiapan di sana (Kotim,red) seperti apa kalau belum siap saya tidak mau mengadakan Musda,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya lebih dulu harus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kotim.
“Kenapa saya menekankan suka tidak suka, KNPI itu bergantung juga dari pemerintah Kabupaten, seperti progam KNPI enterprenuer saya. Kalau tidak ada sokongan dari kabupaten atau daerah nggak bisa tuh dana CSR turun,” tegasnya.
Saat disinggung soal isu AD/ART apakah ada kaitannya dengan adanya dualisme kepengurusan KNPI pusat, Alfian menegaskan hal sudah clear mereka punya AD/ART jelas, habis itu SK Menkumham dan HAKI kita juga kelas.
“Sebentar lagi saya dipanggil untuk menerima SK Menkumham dan HAKI, kalau ada yang memakai logo KNPI di Kalimantan Tengah kita laporkan ke polisi,” katanya.
Alfian juga menegaskan berkaitan dengan adanya isu simpang siur bahwa kepengurusan KNPI Kotim ingin tiga periode, hal itu jelas tidak bisa dan tidak ada dalam AD/ART.
“Tidak bisa kalau tiga periode, Jokowi saja nggak bisa tiga periode, apalagi KNPI. Tidak ada, AD/ART nya juga jelas dua kali saja,” demikian Alfian.
(im)
