PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo sampaikan Jawaban Gubernur atas pemandangan umum anggota DPRD Provinsi Kalteng terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin 31 Oktober 2022.
Edi Pratowo sampaikan jawaban Gubernur kepada Fraksi Partai Golongan Karya, bahwa hal yang menjadi fokus perhatian bersama, yaitu terkait dengan penetapan target PAD pada Rancangan APBD tahun Anggaran 2023.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan segera disahkan atau ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kalteng, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang terukur dan rasional.
Sebagai dasar pungutan yang resmi dalam rangka penyesuaian peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Tentunya, peningkatan target Pendapatan Asli Daerah harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana layanan publik yang baik, representatif dan memadai serta diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional, sehingga dengan adanya sarana layanan publik yang tersedia sebagai dasar perhitungan pungutan jasa Retribusi Daerah maupun pungutan Pajak Daerah,” jelasnya.
Dalam hal penetapan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, tentunya sudah berdasarkan evaluasi pencapaian realisasi penerimaan PAD Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, dengan melakukan proyeksi menggunakan berbagai instrumen potensi yang terukur dan rasional, serta tetap memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi nasional maupun situasi ekonomi global.
“Terkait beberapa hal tersebut, dalam upaya peningkatan strukturisasi target Pendapatan Asli Daerah dan juga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dimohon dukungan dari seluruh anggota Dewan Yang Terhormat dari Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah,” harapnya.
Diharapkan juga dari penjelasan tersebut juga dapat menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Demokrat, terkait rencana target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023. (Hardi).
