PALANGKA RAYA – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fahmi menyampaikan, bahwa penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Kalteng tahun 2022 berjalan lancar.
Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik masa sidang II anggota Komisi VIII DPR RI dalam rangka evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2022 M, di Asrama Haji Al Mabrur Palangka Raya, Selasa 8 November 2022.
Noor Fahmi menjelaskan, keberangkatan dan kepulangan jemaah melalui embarkasi/debarkasi Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin melalui kloter lima, enam, dan tujuh dengan jumlah jamaah 732 orang ditambah TPHI empat orang, petugas kloter delapan orang.
“Kuota 732 jamaah ini setelah adanya pengurangan karena adanya kondisi darurat pandemi Covid-19. Kuota haji Kalteng normalnya 1620 jamaah,” ucapnya.
Jemaah haji berangkat dari kabupaten/kota langsung ke Asrama Haji Banjarbaru Kalimantan Selatan, baik melalui transportasi darat maupun udara. Namun ada jemaah kabupaten yang transit dulu di Asrama Haji Al Mabrur seperti dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.
Sementara itu, Ketua Tim dari Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan, kunker selama masa reses sidang ini dalam rangka meminta masukan kepada mitra kerja sebagai masukan bagi para penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.
Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji adalah tingginya daftar tunggu atau waiting list haji di setiap daerah, bahkan sudah ada daerah yang waiting listnya di atas 40 tahun. Solusinya adalah penambahan kuota, namun menurutnya hal itu juga menimbulkan masalah.
Pertama terkendala pembatasan oleh Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji sehingga perlu dilakukan revisi. Kedua penambahan kuota membebani subsidi biaya haji. Untuk tahun 2022 saja per jamaah disubsidi 61 juta yang diambil dari dana abadi umat yang dikelola BPKH. Sementara pilihan menaikan biaya perjalanan haji bukan kebijakan yang populis.
Pada pertemuan itu ia mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 berjalan baik, begitu juga survey jamaah haji menyatakan puas dengan pelayanan pemerintah, kendati ada jamaah yang meninggal saat puncak ibadah haji. Keberhasilan itu menurutnya karena faktor sedikitnya jumlah jemaah dan dibatasinya usia dibawah 65 tahun.
Selanjutnya untuk pendidikan Pesantren pasca disahkannya UU Pondok Pesantren, ia mengatakan Komisi VIII bersama Kemenag sedang membahas pembentuk Dirjen Pondok Pesantren. Kemudian Komisi VIII juga tengah berjuang mendesak pemerintah agar memasukan pesantren kedalam Perpres LPDP dana abadi pendidikan, sehingga kedepannya guru pesantren bisa mendapatkan insentif di atas satu juta.
Terkait moderasi beragama, Komisi VIII berharap tidak ada lagi kasus penolakan pendirian rumah ibadah. Disinilah pentingnya penguatan moderasi beragama dan dialog dalam rangka membangun ketahanan dan pondasi negara.
Berbicara pengelolaan dana zakat, Marwan Dasopang mengatakan berdasarkan potensi zakat sebesar 400 triliun, maka jika dikelola seperti dana setoran pendaftaran haji bisa dipakai menyelesaikan permasalahan umat.
Karena itu Komisi VIII juga mendorong pemerintah daerah agar menerbitkan regulasi yang mengatur pegawai pemerintah atau ASN, untuk menyetorkan zakat melalui UPZ untuk selanjutnya disetorkan ke Baznas. Namun kebijakan itu juga harus didukung dengan perbaikan pengelolaan dana zakat oleh Baznas daerah.
Selanjutnya Asisten Pemerintahan dan Kesra Katma F. Dirun menyampaikan, dalam sepuluh tahun terakhir rentang tambahan untuk jamaah haji di Kalteng sekitar 10-30 orang.
“Padahal pada 2017-2018 lalu target kita di tahun 2020-2021 bisa di angka 1.000,” bebernya.
Dengan kedatangan Komisi VIII DPR RI ke Kalteng, ia berharap nantinya ada penambahan kuota jamaah haji Kalteng yakni berkisar 1.000 orang. (Hardi).
