PALANGKA RAYA – Kepala OJK Provinsi Kalteng Otto Fitriandy menyampaikan, pemerintah daerah (pemda) agar menjadikan program TPAKD untuk mendukung pertumbuhan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM yang lebih baik dalam bentuk penyediaan akses keuangan seperti kredit, tabungan, asuransi, penjaminan, subsidi bunga dan investasi secara mudah, murah, dan aman.
Hal ini disampaikannya, saat memberikan sambutan di acara Launching Program Kerja TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah yakni BumDes Aksi Berkah, Kredit Melawan Rentenir (KMR) Betang Berkah, dan Website Akses Keuangan Kalteng (akukalteng.co.id) serta Rapat Koordinasi Daerah Semester 2 Tahun 2022 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 17 November 2022.
“Menjadikan TPAKD sebagai bagian dari penilaian kinerja pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Menganggarkan kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja TPAKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Selain itu, mendorong pelaksanaan transaksi non tunai dan kerjasama antar BUMD dengan badan usaha lainnya, Pemerintah Daerah dan lembaga lain di daerah. Mendorong sinergi pelaku usaha, masyarakat dan pemangku kebijakan dalam optimalisasi perekonomian daerah.
“Ia juga meminta, seluruh Pemerintah Daerah yang telah membentuk TPAKD agar melakukan evaluasi dan memperluas program dan/atau membuat program-program percepatan akses keuangan yang inovatif dan implementatif ataupun dapat mengadopsi program yang telah ada pada TPAKD lainnya,” jelasnya.
Salah satu pilar kerangka struktural Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 dalam mengembangkan ekosistem jasa keuangan adalah dengan memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mengingat akses keuangan dimaksud akan sangat berpengaruh pada tingkat inklusi keuangan.
Hal ini sejalan dengan korelasi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, yakni semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin tinggi tingkat inklusi keuangannya.
“Dengan adanya TPAKD di Provinsi Kalimantan Tengah, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah bersama stakeholders untuk dapat menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh terkait dengan industri jasa keuangan. TPAKD diharapkan bukan hanya kegiatan seremonial saja, melainkan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di daerah masing-masing melalui program kerja yang ditetapkan, termasuk program kerja yang dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan,” harapnya.
Sehingga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar terus berinovasi serta secara tidak langsung melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan kontruksi sosial lainnya yang merugikan.
“Bagi TPAKD yang baru terbentuk, dapat menyusun program kerja dengan mereplikasi program kerja TPAKD kabupaten/kota lain atau TPAKD Provinsi yang telah berjalan dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah,” pungkasnya. (Hardi)
