Kalteng Harapkan KLHK Segera Terbitkan SK Program TORA untuk Empat Kabupaten

Wagub Kalteng Edy Pratowo (kanan) mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA/Penyelesasian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis, (19/1/2023). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kalteng)

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk empat kabupaten.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Kamis 19 Januari 2023, mengatakan provinsi setempat memiliki pagu luas hutan 787.783,23 hektare yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) nonproduktif.

“Kalteng sudah mengusulkan 195.727,15 hektare untuk program ini. Dari jumlah ini yang sudah di-SK sudah ada empat kabupaten, sementara yang menunggu SK juga ada empat kabupaten, ada hektare. Itu yang kita dorong supaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengeluarkan SK empat kabupaten untuk Program TORA ini,” kata¬†Edy Pratowo.

BACA JUGA:   Pembenahan Peran Parpol Akan Tutupi Kelemahan Proporsional Terbuka

Hal itu dia sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA/Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan dipimpin langsung oleh Menteri Siti Nurbaya.

Adapun berdasarkan data yang disampaikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya, empat kabupaten yang telah di-SK-kan adalah Barito Utara, Barito Selatan, Gunung Mas, serta Kapuas. Sedangkan empat kabupaten lainnya yang masih menunggu SK adalah Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Palangka Raya dan Katingan.

Lebih lanjut Edy Pratowo menyampaikan, untuk tata batas di satu kabupaten yakni Lamandau masih belum diproses dan sisanya masih dalam tahap usulan pada Balai Pengelola Hutan Produksi (BPHP).

BACA JUGA:   Banggar DPR RI Dorong Belanja Produk Lokal Untuk Cegah PHK Jangka Panjang

“Kita harapkan nanti 195.727,15 hektare ini bisa selesai, sehingga masyarakat yang memiliki lahan dengan statusnya HPK nonproduktif yaitu kawasan hutan tetapi tidak ada hutannya bisa disertifikatkan. Jika ada sertifikat, maka dengan mudah bisa memiliki hak kepemilikan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, rakor bertujuan memperkuat sinergi peran antar Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk penyediaan sumber TORA, hingga tersusunnya strategi penyelesaian hambatan dalam rangka pencapaian target penyediaan sumber TORA pada 2023.

(ANTARA)

(Visited 4 times, 1 visits today)