SAMPIT – Lembaga Adat Dayak angkat bicara soal carut-marut pengelolaan plasma sawit di Kotawaringin Timur (Kotim) yang selama ini dikuasai para mafia.
Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur Gahara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Kotim H. Halikinnor yang akan membuat aturan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan plasma dan pola kemitraan.
Langkah tegas Bupati dinilai sebagai gebrakan untuk memberantas mafia plasma yang selama ini merugikan masyarakat lokal.
“Untuk memberantas mafia plasma yang selama ini banyak dikuasai oleh orang luar. Plasma harusnya dinikmati warga setempat, namun selama ini justru kita lihat hanya dinikmati segelintir orang,” tegas Ketua Harian DAD Kotim kepada Beritasampit, Senin 17 November 2026.
Ia menyoroti banyak kejanggalan dalam kepengurusan koperasi plasma saat ini. Bahkan, ditemukan pengurus dari luar daerah hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk menjadi pengurus koperasi plasma. Hal ini dinilai sudah tidak bisa ditolerir.
“Begitu juga pengurus, kita lihat ada orang luar dan bahkan kabarnya ada ASN masuk dalam pengurus koperasi plasma atau kemitraan. Ini sudah tidak bisa. Koperasi hanya dibuat akal-akalan saja,” ungkapnya.
DAD Kotim mendorong agar persoalan plasma yang merugikan masyarakat ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi dibawa ke ranah pidana.
“Kami dari lembaga adat mendorong agar ini dibawa ke ranah pidana, karena sudah banyak masyarakat kita yang dirugikan karena mereka tidak menikmati hasil plasma itu sendiri,” tegasnya.
Ia membongkar praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak masuk akal dan sangat merugikan anggota.
“Ada beberapa masyarakat mengadu ke kami, masa sebulan dapat SHU miliaran, yang dibagikan ke anggota cuma seratus atau dua ratus juta, sisanya untuk operasional pengurus yang tidak jelas, gaji pengurus dengan nilai puluhan juta rupiah, sementara masyarakat hanya dapat bagian ratusan ribu saja,” bebernya.
Padahal, dalam pola kemitraan, masyarakat pemilik lahan yang seharusnya paling banyak menikmati hasil, bukan orang luar.
“Apalagi pola kemitraan, masyarakat yang punya tanah, harusnya mereka yang banyak menikmatinya, bukan orang luar,” katanya.
Untuk itu, DAD Kotim meminta Dinas Koperasi dan pihak terkait untuk melakukan pembersihan total.
“Hapus kartu plasma yang dimiliki orang luar dan pengurus dari luar, jangan ada lagi. Ini pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Dinas Koperasi juga,” pungkasnya.
Dengan adanya Perda baru nanti, DAD Kotim berharap kesejahteraan masyarakat Kotim benar-benar terwujud dan plasma kembali ke tujuan awalnya, untuk mensejahterakan warga lokal pemilik lahan. (BS-1)











