KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mengelar sidang paripurna dengan dua agenda yakni penyampaian laporan hasil reses dan pidato pengantar Bupati Katingan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022. Senin, 27 Maret 2023.
Dalam agenda pertama penyampain reses DPRD Katingan disampaikan oleh masing-masing juru bicara, yaitu Dapil I dibacakan oleh Ramba, Dapil II dibacakan Firdaus dan Dapil III jalur Sungai Katingan Gimmak Bulinga dan Jaluar Sungai Samba dibacakan Sugianto.
Setelah itu dilanjutkan dengan paripurna penyampaikan LKPJ tahun anggaran 2022 yang dibacakan langsung Bupati Katingan Sakariyas di ruang rapat paripurna DPRD Katingan.
Dia mengucapkan terimakasih kesemua pihak yang selam ini ikut dalam pembangunan yakni dari Legislatif dan eksekutif serta seluruh masyarakat Katingan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, Sakariyas mengatakan bahwa saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga angka atau data keuangan yang disampaikan masih bersifat sementara.
“Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK, sehingga data yang kita sajikan ini masih bersifat sementara sampai dengan keluarnya laporan hasil pemerikasaan keuangan tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
Dalam paparanya, dia mengatakan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1,258 triliun lebih dan yang terealisasi sebesar Rp1,261 triliun lebih atau 100,21 persen.
Kontribusi pendapatan daerah tahun 2022 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi 45,03 persen dengan realisasi Rp50,52 miliar lebih, dana pendapatan transfer dengan kontribusi 105,43 persen dan realisasi sebesar Rp1,208 triliun lebih.
Sedangkan belanja daerah kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 1,42 triliun lebih dan yang terealisasi sebesar Rp1.19 triliun atau 83,92 persen. Salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja terkait dengan masih terjadinya dampak pendemi covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak terlaksana dengan maksimal bahkan tertunda.
Terkait rekomemdasi terhadap LKPj, dia ku kepala daerah telah menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan yakni peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi akibat dari pandemi covid-19, meningkatkan tenaga kerja yang trampil, konektivitas akses jalan darat ke wilayah kecamatan, dan pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) serta penambahan tenaga medis.
“Keseluruhan dari penyelenggaraan pemerintah daerah ini dituangkan lebih detail dan terperinci dalam dokumen LKPJ yang kami serahkan. Untuk selanjutnya diharapkan Dewan dapat memberikan masukan berupa rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun berikutnya,” pungkasnya.
(Kawit)
