KASONGAN – Paripurna DPRD Katingan ke-2 masa persidangan II tahun 2023 dengan adenda Penyampaikan Rekomendasi dan penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Katingan terhadap LKPJ Bupati Katingan Tahun Anggaran 2022, ditunda.
Kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan digelar pada Selasa 28 Maret 2023 pada pukul 14.00 Wib tersebut, ditunda lantaran. Ketika pembahasan internal antar anggota DPRD Katingan terdapat silang pendapat terutama terkait PAD yang telah teralisasi.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Katingan Rudi Hartono, menurutnya laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Katingan dinilai belum singkron. Dia mengatakan sebelumnya diketahui target PAD ditetapkan Rp112 Miliar. Namun, yang masuk hanya Rp50 miliar atau terealisasi 45, 03 persen.
Seperti diketahui angka realisasi itu diungkapkan Bupati Katingan Sakariyas saat menyampaikan pidato pengantar LPKJ kemaren, padahal menurutnya dalam rapat pembahasan sebelumnya disampaikan PAD sudah mencapai Rp60 Miliar lebih sedangkan data yang terbaru hanya Rp50 Miliar.
Ketidak singkronan data inilah yang mengakibatkan paripurna dibatalkan. Pihaknya akan kembali melanjutkan pembahasan setelah pihak eksekutif bisa menjelaskan terkait perbedaan data tersebut.
“Kami tidak akan menggelar paripurna penyampaian rekomendasi dan penetapan keputusan legislatif atas laporan LKPJ Bupati. Alasannya, pemerintah kabupaten wajib memberitahukan keterangan PAD yang benar,” ungkap Rudi Hartono. Selasa 28 Maret 2023.
Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya tidak ingin mengeluarkan kebijakan terhadap rekomendasi, secara asal-asalan. Sehingga, sikap keterbukaan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran daerah harus betul-betul dilakukan, karena itu memberikan contoh yang baik untuk disampaikan kepada publik.
Sebelumnya, Bupati katingan menyampaikan PAD Katingan tahun anggaran 2022 di targetkan sebesar Rp1,258 Triliun lebih dan terselesaikan sebesar Rp1,261Triliun lebih atau 100,21 persen.
Selanjutnya untuk belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1,42 Triliun lebih dan teralisasi sebesar Rp1,19 triliun atau 83,93 persen. Menurut Bupati, salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut karena masih terjadinya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak dilaksanakan dengan maksimal, bahkan ada yang tertunda.
(Kawit)
