KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak pada bidang pertambangan (batu bara dan zirkon), Senin 24 Juli 2023.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh wakil ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas Binartha dengan diikuti anggota dewan lainnya dan beberapa perwakilan dari PBS, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas tentang CRS, tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian PBS terhadap masyarakat sekitar.
Pada rapat itu juga ada beberapa perusahaan besar swasta yang mangkir dan mengabaikan surat undangan dari DPRD untuk hadir dalam rapat dengar pendapat yang telah dijadwalkan tersebut.
“Pada rapat dengar pendapat dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang bidang pertambangan (batu bara dan zirkon) hanya diikuti oleh tiga PBS saja dan dua PBS tidak hadir,” ungkap Anggota DRPD Kabupaten Gunung Mas Evandi Juang.
Dengan tidak hadirnya dua perusahaan besar swasta tersebut kata Evandi, artinya mereka tidak mau lagi berinvestasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
“Kalau mereka tidak mau hadir dan tidak menghargai undangan kita, maka kita bisa mencabut izin beroperasi dari beberapa PBS ini, artinya mereka tidak mau lagi berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas,” tuturnya.
Adapun perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang pertambangan yang hadir dalam RDP bersama DPRD Kabupaten Gunung Mas yakni, PT. Dayak Membangun Pratama (DMP), PT. Tadjahan Antang Mineral, dan PT. Sembilan Tiga Perdana (STP).
Sedangkan perusahaan besar swasta yang mangkir dari undangan DPRD Kabupaten Gunung Mas yakni, PT. Investasi Mandiri (IM), dan PT. SKS Listrik Kalimantan. (Ale)










