SAMPIT – Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol mengaku miris ketika mengetahui bahwa Kotim memiliki angka tertinggi anak putus sekolah se Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Tentunya kami prihatin dengan hal ini karena putus sekolah di Kotim masih tinggi, dan itu SD dan SMP saja, belum dengan yang SMA” kata Gaol, Sabtu 2 September 2023.
Gaol menyampaikan hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan bisa dicari penyebab utamanya agar dapat menurunkan angka putus sekolah.
“Karena bagaimanapun mereka, anak-anak sekolah adalah generasi penerus bangsa, ditangan mereka nantinya estafet pembangunan akan diserahkan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat ini menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi siswa putus sekolah, baik dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, keluarga dan akses sekolah.
“Kami berharap jangan sampai ada anak putus sekolah di Kotim, perlu kerjasama semua pihak,” tegasnya.
Ia menilai bahwa perhatian pemerintah di bidang pendidikan masih kurang, salah satu contohnya adalah tak kunjung dibangun sekolah dilokasi yang padat penduduk namun tak sebanding dengan jumlah ketersediaan sekolah.
“Kami terus berjuang agar pemerintah bisa membuka sekolah dasar baru di sekitar Jenderal Sudirman Km6 karena sekolah over kapasitas, penduduk semakin banyak, namun sudah empat tahun tak juga direalisasikan,” ujarnya dengan nada keras.
Diketahui berdasarkan rekap data Drop Out (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) Pusdatin Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemdikbud Ristek) tahun 2023 tergambar tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Kotim meraih peringkat pertama atau tertinggi Angka Anak Putus Sekolah (ATS) di Kalimantan Tengah dengan total 6.273 orang. Dengan rincian ada sebanyak 2.553 peserta didik yang Drop Out atau berhenti ditengah pendidikan dan ada 3.720 siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya ke SMP atau SMA sederajat.
Sehingga Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim pun terus berjuang dalam mengentaskan masalah anak rentan putus dan tidak sekolah, yaitu dengan melibatkan seluruh guru melalui penyisiran di wilayah yang terdapat anak putus sekolah.
“Kasus yang kita temui selain faktor ekonomi ataupun infrastruktur yang belum mendukung daerah pedalaman ada juga kasus bullying,” terang Plt Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah saat di konfirmasi. (Nardi)
