SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyampaikan BUMD PT Habaring Hurung memiliki anak perusahaan yang bergerak diberbagai sektor usaha.
“Jadi PT Habaring Hurung itu holding perusahaannya dan ada anak perusahaan,” kata Halikin, Selasa 12 September 2023.
Ia menyampaikan adapun anak perusahaannya yaitu PT Alur Mentaya Sejahtera yang sudah berjalan, bergerak di bidang pelabuhan.
“Bahkan PT Alur Mentaya Sejahtera sudah berkontribusi kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kotim,” ungkapnya.
Ada juga PT Hapakat Betang Mandiri yang rencananya bergerak di pengolahan limbah medis, akan menjadi yang terbesar di Kalimantan Tengah. Bekerja sama dengan PT Bumiresik Nusantara Raya, Pemkab Kotim telah menandatangani perjanjian kerja sama fasilitasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis di Kotawaringin Timur.
Selain itu anak perusahaan juga ada yang bergerak dibidang pengolahan es batu untuk sektor perikanan yaitu para nelayan.
Halikin memastikan penyertaan modal BUMD tersebut tetap memperhatikan kemampuan daerah.
“Saya memahami sekali tentang kekhawatiran dan kehati-hatian rekan-rekan kita di legislatif terhadap bagaimana penyertaan modal ini,” ujarnya.
Penyertaan modal dilakukan secara bertahap dan tidak langsung digelontorkan Rp50 miliar, menyesuaikan kemampuan daerah dan melihat perkembangan BUMD tersebut.
“Kalau evaluasi kita ternyata tidak bisa berkembang kita tidak akan meneruskan investasi itu, tetapi jika itu bisa menjadi modal dan menjadi salah satu sumber pendapatan maka kita akan terus lanjutkan dan akan kita tingkatkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, ada dua Fraksi yang menyarakan agar menunda penyertaan modal kepada BUMD PT Habaring Hurung, yakni Demokrat dan Golkar dengan alasan utama penyertaan modal senilai Rp 50 miliar itu di tengah kondisi APBD Kotim yang tidak sehat, akibat tidak seimbangnya kas masuk dengan kas keluar.
Ditambah lagi para anggota dewan belum mengetahui persis detail usaha dari perusahaan tersebut serta perencanaan bisnis kedepannya karena BUMD belum pernah memaparkan ke DPRD terkait bisnis mereka. (Nardi)
