PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kobar, mengatakan sangat prihatin atas meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kobar, dari 3,93 persen di tahun 2022 menjadi 4,18 persen.
Hal ini terungkap pada Rapat Paripurna penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kobar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2023, oleh Sutiyana selaku ketua Pansus.
Melihat kondisi ini DPRD Kobar meminta pemkab segera melakukan pemetaan pada daerah-daerah miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut untuk membuat program dan kegiatan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kobar.
“Pemkab Kobar juga perlu melakukan upaya-upaya dan komitmen yang tinggi melalui pengawalan program-program pembangunan yang produktif dan peningkatan kebijakan belanja stimulan bagi masyarakat tidak mampu,” ungkap Sutiyana.
Ia juga menyampaikan bahwa kedepan pemkab Kobar perlu meningkatkan perlindungan sosial, akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
Sementara itu, terkait pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 kabupaten Kotawaringin Barat sudah dapat berjalan seperti sebelum pandemi covid 19, sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen. Ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022, yakni 6,01 persen.
Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa adanya pengaruh inflasi.
Hal tersebut menunjukkan trend positif bagi tumbuhnya lapangan usaha dan investasi di Kabupaten Kobar, yang tentunya berimbas bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat idealnya dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan prevalensi stunting. Oleh karena itu pemkab Kobar, perlu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat memberikan tingkat kesejahteraan lebih baik bagi masyarakat dan mendorong kemajuan daerah untuk mempertahankan situasi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada Pembangunan Daerah,” bebernya.
Ia melanjutkan, pemkab perlu meningkatkan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait, agar masyarakat dapat berusaha dengan tenang, investor bekerja dengan baik dan kunjungan wisata meningkat.
(man)
