SAMPIT – Yanto E Saputra angkat bicara terkait tudingan Ketua Dewan Pakar Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hamidan IJ Biring yang menyebutkan adanya penghadangan saat ingin turun lapangan untuk mengecek lokasi pengrusakan areal makam di wilayah Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotim.
“Pernyataan ketua dewan pakar ini adalah pembohongan publik dan sangat tidak benar, tidak ada penghadangan di lokasi,” tegas Yanto, Kamis 6 Juni 2024.
Menurut Yanto dalam surat Dewan Pakar DAD Kotim yang ditandatangani oleh Hamidan dengan nomor 05/DP/DAD-KOTIM/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024 jelas perihal penundaan dan itu dewan pakar sendiri yang menundanya.
“Jadi mereka sendiri yang membatalkan pengecekan lapangan, jangan malah disebut ada yang menghadang,” tegasnya.
Yanto mengaku sangat keberatan atas tuduhan itu, karena jelas-jelas surat dewan pakar soal penundaan itu dilayangkan ke mereka selaku ahli waris makam itu.
Menurut Yanto ini adalah fitnah yang bisa melukai tidak hanya mereka dari ahli waris saja namun juga melukai mereka dari masyarakat Tualan Hulu.
“Kami akan bawa masalah ini ke adat, dewan pakar bisa kami laporkan ke adat,” tegas Yanto.
Yanto mengingatkan agar Dewan Pakar DAD Kotim harusnya jangan melemahkan keputusan majelis hakim kerapatan adat, dan sebaliknya mendukung dengan keputusan itu.
“Karena semua diberi kesempatan yang sama saat sidang adat itu, baik dari kami selaku pelapor maupun terlapor,” tegasnya.
Yanto juga menyebut, pemahaman dewan pakar soal final dan mengikat memperlihatkan seolah mereka dewan pakar tidak paham dengan maksud dari hal tersebut.
“Karena yang namanya permasalahan sudah sampai ke ranah sidang artinya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam proses awal (mediasi), sehingga harus dilanjutkan dengan proses sidang adat dengan menghasilkan sebuah keputusan adat, bukan final mengikat diartikan sebagai sebuah perdamaian,” tegasnya.
(Naco)
