SAMPIT- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor lakukan pertemuan dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit wilayah setempat menanggapi maraknya aksi penjarahan dan pemortalan yang dilakukan oleh warga.
Pertemuan ini dilakukan oleh Halikinnor di Akmani Hotel yang ada di Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024 dengan menghadirkan PBS Perkebunan Kelapa Sawit di Kotim yang rawan akan persoalan.
“Maraknya aksi penjarahan, pemortalan dan klaim lahan di perkebunan PBS sehingga mengakibatkan bentrok fisik aparat dan masyarakat serta aksi demo di PBS,” ujar Halikinnor, Selasa 11 Juni 2024.
Dijelaskan sejumlah poin yang dihasilkan dalam pertemuan itu, Pemkab Kotim ingin agar penyelesaian di tingkat Desa dan Kecamatan lebih di komprehensif dengan melibatkan OPD.
“Tidak hanya mengedepankan aspek legal formal semata namun mencermati historis kepemilikan lahan dan usaha ekonomi masyarakat desa sekitar PBS,” lanjutnya.
Menurut Halikinnor Guna mengurangi aksi demo dan pencurian kelapa sawit di PBS, perlu dijajaki oleh desa dan kecamatan program usaha masyarakat di desa sebagai mata pencaharian yang potensial dan digerakkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Perkebunan.
“Aksi masyarakat melakukan penjarahan di PBS dan tuntutan plasma 20%, setelah dicermati akibat pembelian plasma oleh orang diluar desa/kabupaten, sehingga hasil panen plasma lebih dinikmati pembeli yang notabene bukan penduduk setempat,” jelasnya.
Sementara pada awal pendirian koperasi masyarakat setempat yang terdaftar sebagai anggota koperasi, namun setelah panen justru orang lain yang menikmati.
“Oleh karena itu setelah Replanting kebun plasma, agar anggota koperasi dikembalikan ke pemilik asal yang memang terdaftar sebagai anggota koperasi di awal pendirian koperasi,” pungkasnya.
(ibra)
