JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)
terkait kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi (SHD). Kasus tersebut berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan di Kotim Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan, penghentian penyidikan kepada Supian Hadi dilakukan karena tidak ada cukup bukti dalam penghitungan kerugian negara dalam perkara penerbitan IUP.
“Berdasarkan keputusan pimpinan KPK per Juli, pembuktian kepada yang bersangkutan dianggap tidak cukup terkait perhitungan kerugian negaranya,” kata Tessa Mahardika, Selasa 13 Agustus 2024.
Tessa menjelaskan ada satu unsur perhitungan kerugian negara yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga penyidikan dihentikan.
“Atas petunjuk tersebut, dilakukan ekspose dan diputuskan adalah dilakukan penghentian penyidikan,” tambahnya.
Tessa menegaskan penghentian kasus tersebut tidak berkaitan dengan politik, dimana SHD merupakan bakal calon gubernur Kalteng.
“Kami sampaikan tadi tidak cukup bukti terkait perhitungan kerugian negaranya KPK tidak mentersangkakan orang atau menghentikan penyidikan berdasarkan kerangka politik,” tegasnya.
SHD ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 Februari 2024 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan IUP kepada tiga perusahaan yakni PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp5,8 triliun dan USD711 ribu.
Dugaan kerugian negara tersebut terhitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.
SHD diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan tersebut pada 2010 hingga 2012 dan diduga memberikan izin tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi.
Pasca terbitnya surat perintah penghentian penyedikan (SP3) dari KPK, jalan SHD menuju Pilkada Kalteng dipastikan semakin mulus dan terbuka.
Pasalnya, SHD yang merupakan bakal calon Gubernur Kalteng saat ini telah mengantongi rekomendasi dari empat partai politik diantaranya, PDIP, PAN, PKB dan PKS.
“Dalam waktu dekat ini ada satu lagi parpol yang siap memberikan rekomendasi untuk SHD, nanti akan kita sampaikan setelah rekomendasi itu kita terima,” kata Juru bicara SHD Center, Junaidi, Rabu 7 Agustus 2024.
Menurut Junaidi, dengan adanya surat rekomendasi itu semakin meyakinkan bahwa SHD akan menjadi salah satu bakal calon Gubernur Kalteng yang akan datang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tidak menutup kemungkinan ada parpol lain juga yang nantinya siap bergabung untuk berkoalisi mengusung SHD, karena saat ini komunikasi politik ditingkat elit parpol terus berjalan,” tandasnya.
(Syauqi)










