SAMPIT – Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur periode lalu dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengamat hukum dan politik di Kotawaringin Timur (Kotim) Nurahman Ramadhani, menyoroti kinerja DPRD Kotim periode 2019-2024 yang dinilainya mandul dan belum mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara efektif.
“DPRD periode ini gagal menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat,” ungkapnya, Sabtu 17 Agustus 2024.
Nurahman menyatakan bahwa banyak kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Kotim selama periode tersebut tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita melihat bahwa banyak sekali permasalahan masyarakat yang tidak tertangani dengan baik, usulan RDP tidak ditindaklanjuti, kalau toh ada RDP atau hearing RDP hasilnya juga tidak jelas arah tindaklanjutnya,” ujarnya.
Tidak hanya soal itu produk hukum yang dibahas dan dihasilkan melalui tangan mereka dengan nilai anggaran miliaran rupiah selama ini hanya menjadi macan kertas saja.
DPRD seharusnya menjadi penyambung suara rakyat, tetapi masih banyak permasalahan yang ada di Kotim yang belum tuntas dan tak mampu diperjuangkan.
Meskipun alokasi anggaran cukup besar, masyarakat belum merasakan secara langsung, masih banyak jalan yang rusak, wilayah pelosok masih kesulitan, hak-hak masyarakat, bahkan termasuk kesejahteraan para pegawai pemerintah sendiri. Mereka juga dinilai tidak bisa mengawal perencanaan hingga proses pembangunan yang dampaknya banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran.
“Bahkan ASN dan honorer saja mengeluh, gaji atau tunjangan sering terlambat, DPRD terkesan tutup mata dengan masalah ini,” ungkapnya.
Nurahman berharap, dengan dilantiknya anggota DPRD Kotim yang baru, akan ada perubahan signifikan dalam kinerja dewan.
“Anggota DPRD yang baru dilantik harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus membuktikan janji-janji kampanye yang pernah disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ini adalah momen bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Masyarakat menanti kinerja yang lebih baik dari DPRD yang baru. Jangan sampai harapan mereka kembali kandas hanya karena dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Ia juga mengingatkan kepada para anggota dewan yang mungkin terlibat dalam praktik politik uang saat kampanye, untuk tidak lagi memikirkan pengembalian modal yang telah dikeluarkan.
“Jika ada yang bermain politik uang, sudah saatnya mereka berhenti memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Fokus mereka harus pada bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka,” pungkasnya.
(Nardi/Naco)
