PALANGKA RAYA – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBHDR). Dana digunakan untuk mendukung kegiatan pemadaman hingga pengadaan peralatan untuk masyarakat peduli api (MPA).
“Anggaran karhutla tahun ini dari DBHDR kurang lebih Rp50 miliar. Baik untuk pemadaman maupun pengadaan roda tiga yang nantinya diserahkan kepada MPA dan alat pemadaman kebakaran lainnya,” ucapnya, Kamis 20 Agustus 2026.
Seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman di lapangan, termasuk relawan dan MPA, mendapatkan dukungan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk petugas yang melakukan pemadaman, pembayaran dilakukan berdasarkan hari kerja.
“Yang melakukan pemadaman semuanya sudah dibayar. Per harinya kurang lebih Rp140 ribu,” tambahnya.
Besaran tersebut belum sebanding dengan risiko yang dihadapi para petugas di lapangan. Sebab, pemadaman karhutla bukan pekerjaan ringan dan memiliki risiko keselamatan yang tinggi.
“Sebenarnya tidak memenuhi standar. Namanya memadamkan ini luar biasa, bertaruh nyawa. Tetapi regulasinya seperti itu,” lanjutnya.
Selain dukungan anggaran, Dinas Kehutanan juga mulai memetakan lokasi yang membutuhkan pembangunan sumur bor. Langkah tersebut dilakukan karena ketersediaan sumber air menjadi salah satu kendala utama saat pemadaman karhutla.
“Mulai tahun ini kita memetakan di mana kita akan membangun sumur bor. Secara swadaya, kita sudah membangun sekitar 10 sumur bor untuk membantu pemadaman,” tuturnya.
Sumur bor tersebut dibangun di sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan sumber air, di antaranya kawasan Tumbang Nusa, wilayah Kamilo dan Kamilo Baru, serta Sampit.
“Pembangunan sumur bor menjadi penting karena kondisi embung dan sumber air di sejumlah lokasi mulai mengering. Di lapangan kita kesulitan air. Embung-embung juga rata-rata kering. Makanya kita bangun sumur bor,” urainya.
Terkait keberadaan sumur bor yang sebelumnya dibangun oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), pihaknya masih berupaya mendapatkan data. Hal itu dilakukan untuk mengetahui jumlah serta kondisi sumur bor yang telah dibangun sebelumnya.
“Kita sebenarnya sudah ada sumur bor dari BRGM. Tetapi datanya masih kami cari karena organisasi tersebut sudah bubar,” ungkapnya. (yud)
