Oleh : Dr H S Arifin Yusran
SELAMA ratusan tahun, kata Michael Young dalam The Rise of the Meritocracy (1958), “Masyarakat telah menjadi medan pertempuran di antara dua prinsip besar-prinsip seleksi oleh keluarga dan prinsip seleksi berdasarkan prestasi,”.
Prinsip seleksi atas dasar meritokrasi telah menjadi kisah sukses dua negara maju Singapura dan Amerika.
Sebuah drama tata kelola birokrasi di berbagai daerah sampai dengan hari ini tampak jelas memperkuat keyakinan penulis bahwa betapa kita masih tidur belum terbangun dari mimpi untuk menjadikan birokrasi kelas dunia.
Hari-hari terakhir ini bangsa ini disibukkan dengan banyaknya kepala daerah yang memberhentikan para kepala dinas/kepala badan/inspektur/kepala kantor serta para pejabat di bawahnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Alih-alih karena alasan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, sangat mungkin istilah kompetensi itu pun banyak di antaranya yang tidak mampu dipahaminya secara utuh sehingga yang terjadi adalah “pasal pokok-e” atau “pasal aku maunya dia diganti dengan pejabat lain,”.
Tidak aneh jika sampai dengan hari ini masih banyak sekali keluhan dari daerah mengenai penempatan pejabat yang jauh dari kompetensinya.
Jabatan Inspektur diisi oleh seorang dokter, jabatan Camat diisi oleh seorang guru, jabatan kepala badan pengelola keuangan diisi oleh sarjana pertambangan, dan lainnya.
Tatanan birokrasi diabaikan dalam rangka memenuhi hajat elite daerah atas janji yang telah terucap, balas jasa atas dukungan yang telah diberikannya bahkan balas dendam karena PNS tersebut tidak mendukungnya.
Penulis mencoba melakukan analisis sederhana bahwa kepala daerah salah satunya mempunyai wewenang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Wewenang PPK itu adalah berkaitan dengan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di wilayahnya kecuali untuk pejabat eselon I dan pejabat fungsional utama. Wewenang ini sangat sakti bagaikan Malaikat Izroil pencabut nyawa bagi PNS di daerah.
Wewenang ini jika dimanfaatkan tentunya akan menghasilkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pada sisi lain kita semua paham bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah wajib hukumnya melalui jalur kontestasi yang bernama pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hajatan pilkada sangat menguras energi dan finansial mulai dari sejak “mencari perahu partai”, sosialisasi, penggalangan/kampanye sampai dengan pengawalan di bilik suara.
Bahkan jika putusan atas pemungutan suara dianggap tidak tepat akan berlanjut pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semua itu memerlukan pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya.
Dengan bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi.
Melalui Metode pendekatan empiris sosiologis dengan kumpulan analisis reduksi data dan kemudian ditariklah sebuah kesimpulan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal.
Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu diperkuat.
Cukup sampai di situ. Sebab ini bukan opini politik untuk berpihak pada siapapun, ini murni hanyalah telaah singkat atas Siyasah Syar’iyah (politik) dan daulah (negara) dalam turats/literatur klasik dalam istilah “Meritokrasi” yang sangat familiar digaungkan oleh para Peneliti, Pengamat dan para “Cendikia” untuk sebuah solusi sistem bertata negara dalam kemajuan, akhir-akhir ini.
Hujjatul Islam, seorang ulama kritis, penanya tajam. Bolak balik masuk penjara karena mengusik penguasa. Berangkat dari kegelisahannya melihat dunia Islam kala itu, risalah Siyasah Syar’iyah ditulis “Pemimpinnya rusak, rakyatnya juga ikut rusak,” kata Ibnu Taimiyah.
(Jimmy)










