PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum, Dodik Mahendra, memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kotawaringin Barat, H Ujang Iskandar.
Sidang perdana kasus yang menarik perhatian masyarakat luas ini dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya dengan agenda pembacaan dakwaan.
Dodik Mahendra menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusda Agrotama Mandiri pada tahun 2013. Penyertaan modal tersebut digunakan dalam kerjasama dengan PT Aleta Danamas untuk pembangunan bisnis perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat, yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, menurut hasil penyelidikan, ditemukan adanya penyimpangan dalam proses tersebut yang merugikan negara hingga mencapai Rp754 juta. Dugaan tindak pidana korupsi ini muncul karena penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta pelanggaran prosedural dalam pencairan dana tersebut.
“Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sudah melalui tahapan yang panjang dan matang. Kami memiliki bukti-bukti kuat yang mendasari dakwaan terhadap terdakwa. Dugaan penyimpangan ini terjadi saat terdakwa masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat, di mana ia memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusda Agrotama Mandiri,” kata Dodik Mahendra, Kamis 12 September 2024.
Dodik menjelaskan, dalam kasus ini, Ujang Iskandar diduga memberikan persetujuan pencairan Bank Garansi senilai Rp1 miliar kepada PT Aleta Danamas tanpa melalui kajian kelayakan dan proses persetujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Padahal, pencairan dana dalam jumlah besar seperti ini seharusnya melewati serangkaian proses evaluasi, termasuk audit, untuk memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan awal investasi.
“Kerjasama antara Perusda Agrotama Mandiri dan PT Aleta Danamas yang dipimpin langsung oleh terdakwa sebagai komisaris perusahaan, seharusnya dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif. Namun, pencairan Bank Garansi dilakukan tanpa ada kajian kelayakan yang memadai, dan ini jelas melanggar prosedur. Akibat dari pelanggaran ini, terjadi kerugian negara yang cukup signifikan,” tambah Dodik.
Dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan malah digunakan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan proyek yang sedang dikerjakan.
Alhasil, proyek perkebunan kelapa sawit yang dijanjikan tidak berjalan sesuai rencana, dan modal yang disuntikkan oleh pemerintah daerah tidak memberikan hasil yang diharapkan.
Dalam keterangannya, Dodik Mahendra juga menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Ia memastikan bahwa setiap proses hukum yang berlangsung akan diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi selama persidangan. Kejaksaan juga berkomitmen untuk menghadirkan saksi-saksi kunci serta bukti-bukti tambahan yang akan memperkuat dakwaan terhadap terdakwa.
“Kami sangat serius dalam menangani kasus ini. Kejaksaan telah mengumpulkan berbagai bukti yang kuat, termasuk dokumen-dokumen terkait proses pencairan dana, hasil audit dari BPK, serta keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Selain itu, kami juga akan memanggil saksi ahli untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran prosedural yang terjadi,” jelas Dodik.
Ia juga menambahkan bahwa Kejaksaan berharap agar proses persidangan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.
“Kita semua berharap bahwa proses hukum ini akan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik itu bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat yang dirugikan. Kami akan terus memantau perkembangan sidang ini dengan cermat,” ujar Dodik.
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ujang Iskandar ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Sebagai mantan pejabat publik yang memiliki pengaruh besar di Kotawaringin Barat, kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
(Sya’ban)










