MUARA TEWEH – Ketua Umum HMI Komisariat Muara Teweh, Zulfikri, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kegagalan DPRD Barito Utara mencapai kuorum sebanyak enam kali dalam pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik yang tajam menjadi penyebab utama dari situasi ini, yang mengakibatkan tersendatnya tugas-tugas penting pemerintahan, termasuk potensi gagalnya pelaksanaan program penerimaan CPNS dan PPPK di akhir tahun ini.
Zulfikri menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak menghambat kepentingan masyarakat luas.
Ia juga mengkritik sejumlah anggota DPRD yang dinilai tidak serius menjalankan tugas legislatifnya.
“Perdebatan yang sehat adalah bagian dari demokrasi, tetapi ketika hal tersebut menghambat program penting seperti APBD, masyarakat yang dirugikan,” ujar Zulfikri, Kamis 10 Oktober 2024.
Ia menambahkan bahwa kegagalan mencapai kuorum juga bisa memperlambat layanan publik yang bergantung pada disahkannya perubahan APBD.
Salah satu dampak paling nyata adalah ancaman terhadap kelancaran program penerimaan CPNS dan PPPK yang direncanakan akhir tahun ini.
Zulfikri menyerukan agar DPRD segera menyelesaikan perbedaan pandangan politik dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
HMI Komisariat Muara Teweh juga berencana menggelar audiensi dengan DPRD Barito Utara untuk membahas dampak kebuntuan ini serta mencari solusi yang konkret agar hal tersebut tidak berkepanjangan.
“Kami mendorong agar semua pihak di DPRD dan pemerintah daerah segera berkoordinasi untuk menyelesaikan pembahasan APBD. Hal ini sangat mendesak karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik,” tutup Zulfikri.
(Sya’ban)