PALANGKA RAYA – Menjelang akhir masa jabatan, pasangan Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo terus mempercepat pembangunan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu program mendesak adalah peningkatan akses listrik di desa-desa terpencil melalui energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat tidak mampu.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Barito Utara, Minggu 13 Oktober 2024, Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan bahwa meski kondisi kelistrikan di Kalteng sudah surplus dalam hal daya, kendala geografis menjadi hambatan utama dalam pemerataan jaringan listrik.
“Kondisi geografis Kalteng yang luas dan infrastruktur ke daerah terpencil yang terbatas membuat akses listrik dari PLN masih sulit menjangkau,” ungkap Sugianto.
Saat ini, rasio desa berlistrik di Kalteng mencapai 87,52 persen, artinya 370 dari 1.571 desa masih belum teraliri listrik. Sementara rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 94,14 persen, dengan 47.416 keluarga yang belum menikmati akses listrik.
Gubernur menargetkan semua desa akan teraliri listrik pada 2026, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Namun, Sugianto menganggap tahun 2026 terlalu lama. Oleh karena itu, ia mencanangkan program “Kalteng Menyala” yang ditargetkan selesai pada akhir 2024, dengan anggaran Rp432 miliar.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada program nasional. Dengan kenaikan APBD yang signifikan, saya yakin kita bisa percepat,” tegasnya.
Teknis implementasi program ini melibatkan pemanfaatan PLTS di desa-desa yang belum dapat dijangkau oleh PLN dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Bantuan PLTS akan diberikan kepada sekitar 20.711 rumah tangga di 186 desa pada tahun 2024, serta 25.000 keluarga tambahan di 184 desa melalui anggaran perubahan.
Gubernur Sugianto berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial antara desa dan kota.
“Kalteng Menyala diharapkan akan mengurangi perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Mereka semua hidup di Bumi Tambun Bungai, jadi seharusnya mendapat pelayanan yang sama,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Crisway, menambahkan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi juga akan dilakukan melalui program BPBL, yang bertujuan membantu keluarga tidak mampu yang belum dapat menikmati listrik meskipun jaringan PLN sudah tersedia.
Pada tahun 2024, sekitar 5.500 rumah tangga yang tergolong tidak mampu akan dibantu melalui BPBL. Setiap rumah akan mendapat daya listrik 900 watt, tiga titik lampu, satu stop kontak, serta sertifikat laik operasi dan token listrik senilai Rp200 ribu.
Dengan demikian, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, baik di kota maupun pelosok, akan mendapatkan akses listrik yang memadai. Program “Kalteng Bercahaya” yang dicanangkan oleh Gubernur Sugianto Sabran bukan sekadar slogan, melainkan terobosan nyata untuk kesejahteraan rakyat. (Sya’ban)
