SAMPIT – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Susilo menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang dilakukan Polda Kalimantan Tengah dalam menyelidiki dugaan penyimpangan di sektor kepelabuhanan di Sampit, mengingat maraknya aksi mafia pelabuhan yang dinilai merusak iklim investasi dan di sisi lain selama ini belum ada yang berani membongkar masalah itu.
Ia menilai kehadiran aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan taat hukum.
“Kami melihat saat ini perhatian publik sangat besar terhadap langkah Polda Kalteng dalam mengusut penyimpangan kegiatan pelabuhan. Sebagai Kadin, induk dari dunia usaha, kami tentu mendukung penuh upaya penegakan hukum ini,” ujar Susilo, Selasa 17 Juni 2025.
Ia menegaskan, sektor pelabuhan merupakan tulang punggung penting dalam roda perekonomian daerah. Jika terdapat aktivitas usaha yang tidak sesuai perizinan atau menyimpang dari ketentuan, maka harus segera ditertibkan.
Penegakan aturan bukan untuk menghambat investasi, tapi untuk menciptakan kepastian dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
“Kami selalu memotivasi pelaku usaha agar tertib administrasi, jangan menyalahi aturan. Jangan sampai ada kesan karena punya uang atau kedekatan dengan penguasa, lalu bisa semaunya sendiri. Ini harus dihentikan. Hukum tetap harus ditegakkan,” tegasnya.
Susilo juga meminta aparat tidak tebang pilih dalam proses penertiban. Menurutnya, pelaku usaha yang bekerja dengan izin resmi dan sesuai ketentuan justru sering kali dirugikan oleh pihak-pihak yang menjalankan usaha secara ilegal.
“Kalau ada pelaku usaha yang betul-betul taat aturan, mereka layak kita dukung. Kasihan kalau justru terganggu karena ada yang ilegal. Semua harus ditertibkan secara adil,” imbuhnya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha di Kotim untuk bergabung dan bersinergi bersama Kadin agar memperoleh pendampingan dan edukasi pentingnya tertib administrasi, demi keberlangsungan usaha yang sehat dan profesional.
Pelaku usaha harus mengedepankan tata kelola yang baik, menjunjung kearifan lokal, dan patuh pada hukum. Semua ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk mewujudkan dunia usaha yang berdaya saing dan berintegritas.
“Pelaku usaha membangun karya anak bangsa dan mengedepankan kearifan budaya lokal dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kotim,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Polda Kalimantan Tengah sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Pelabuhan di Sampit.
Sejumlah pihak dari instansi vertikal seperti KSOP, Pelindo, pengusaha pelabuhan, hingga pegawai Dinas Perhubungan Kotim dikabarkan telah dimintai keterangan. Bahkan beredar informasi adanya penggeledahan di salah satu kantor terkait.
Langkah aparat penegak hukum ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari praktisi kepelabuhanan Rudy Irwandy, pengamat hukum Eka Sazli, hingga Ketua DPRD Kotim Rimbun, serta Ketua Komisi IV Mariani. Mereka menilai, penertiban ini penting demi transparansi dan akuntabilitas sektor pelabuhan yang selama ini dinilai carut-marut.
Bupati Kotim Halikinnor juga menyatakan dukungan atas penyelidikan ini. Ia menilai kehadiran aparat merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola, khususnya jika ditemukan indikasi pungli.
Kasus ini menjadi sorotan luas masyarakat, mengingat baru kali ini sektor pelabuhan di Kotim diselidiki serius oleh aparat penegak hukum.
(Nardi)
