Diduga Langgar Netralitas, Oknum Kades Bungkam saat Dilaporkan ke Bawaslu Kotim

SAMPIT – Kepala Desa (Kades) berinisial M memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada yang dilaporkan ke Bawaslu Kotawaringin Timur (Kotim).

Ia tidak memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi pada Jumat 1 November 2024 mengenai kebenaran video atau foto yang beredar yang memperlihatkannya diduga mengikuti deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Kades M kini menjadi salah satu pihak yang dilaporkan ke Bawaslu Kotim bersama sejumlah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, dan satu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh tim Hukum SS (Sanidin-Siyono).

Diketahui sebelumnnya Tim Hukum Bahalap Sanidin Siyono (SS) melaporkan sebanyak 10 orang ke Bawaslu Kotim, Kamis 31 Oktober 2024. Mereka terdiri dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kades, hingga Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang diduga melanggar asas netralitas dalam Pilkada.

Ketua Tim Hukum SS, Freddy N Tindahaman, mengungkapkan bukti video dan foto menunjukkan mereka mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon serta mengacungkan simbol jari dukungan.

“Kejadian ini terjadi pada 29 Oktober 2024 di posko pemenangan salah satu paslon. Di antara 10 orang tersebut, ada Kades, Ketua BPD, dan Ketua PPS yang seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis,” jelas Freddy.

Freddy menekankan, keterlibatan Ketua PPS dalam aktivitas politik ini dianggap melukai prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil. Ia juga menduga keterlibatan perangkat desa ini bukan tindakan individu, melainkan hasil dari mobilisasi.

Ia juga berharap masyarakat dapat turut serta mengawasi, agar pelaksanaan Pilkada tetap sesuai dengan prinsip Pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Mungkin temuan seperti ini juga akan muncul dari tim pasangan calon lain atau dari masyarakat,” tambahnya.

baca juga ...  Hasil Reses Dewan di Barito Utara Diserahkan 

Sebagai tambahan, Tim Hukum SS juga mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu telah ada ikrar netralitas dari ASN, seluruh kepala desa, dan lurah di Kotim. Namun, dengan adanya kasus ini, komitmen tersebut tampaknya tidak dijalankan oleh sejumlah oknum.

(nardi)

Bagikan:
Berita Populer