PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaporkan delapan perusahaan kepada Polda Kalteng terkait dugaan karhutla di wilayah konsesi mereka.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, mengatakan delapan konsesi perusahaan terindikasi kuat memiliki area terbakar berdasarkan hasil analisis Walhi.
“Dari drkapan konsesi tersebut, Walhi Kalteng kemudian melanjutkan proses verifikasi melalui pemantauan lapangan terhadap 3 konsesi sebagai sampel,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
Janang menjelaskan, hasil pemantauan memastikan ketiga konsesi sampel memiliki area terbakar, sehingga memperkuat indikasi karhutla di wilayah tersebut.
Delapan perusahaan yang dilaporkan terdiri atas enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Enam perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut yakni PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia yang tergabung dalam Genting Plantations Group.
Selanjutnya, PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group), PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR), serta PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang tergabung dalam Musimas Group.
Sementara dua pemegang PBPH yakni PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group) dan PT Baratama Putra Perkasa.
Janang menyebut pelaporan tersebut bukan kali pertama dilakukan Walhi terkait dugaan karhutla di wilayah konsesi perusahaan di Kalteng.
Pada 2023, Walhi Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangka Raya pernah melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar kepada Polda Kalteng.
Namun, hingga kini pihaknya menilai belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan tersebut. Bahkan, keempat perusahaan itu disebut masih beroperasi hingga sekarang.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalteng. Walhi menemukan delapan perusahaan besar swasta yang konsesinya terindikasi memiliki area terbakar,” kata Janang.
Ia mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku adil, termasuk terhadap perusahaan besar yang konsesinya terindikasi terbakar.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis di Bumi Tambun Bungai yang dikenal sebagai Paru-Paru Dunia ini,” tegasnya.
Janang juga menekankan pentingnya transparansi aparat penegak hukum dalam menangani kasus karhutla yang melibatkan korporasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya berbagai asumsi.
Ia menyoroti penanganan kasus karhutla korporasi oleh Bareskrim Polri dan Polda Kalteng yang dinilai belum transparan karena masih sebatas menyebut inisial perusahaan.
“Kami berharap Polda Kalteng, senantiasa menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil, profesional, dan transparan. Terlebih, terkait penanganan sejumlah korporasi,” ungkapnya.
Janang juga mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang diketahuinya, baru dua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Bahkan setahu kami baru 2 yang ditetapkan Tersangka. Lantas, sejauh mana proses penyidikan berjalan selama ini dan siapa saja korporasi yang ditangani?” ujarnya.
Ia berharap laporan terbaru Walhi ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk korporasi besar.
(Sya’ban)
18 Oktober 2026
16:30
