TAMIANG LAYANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Barito Timur, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Rabu 6 November 2024.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Barito Timur, Frans Sila Utama.
Dalam sambutannya, Frans menyampaikan pesan dari Pj Bupati Barito Timur Indra Gunawan, yang menekankan bahwa PPRG merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Barito Timur.
“PPRG bertujuan mengintegrasikan kebutuhan dan perspektif laki-laki dan perempuan ke dalam setiap program pembangunan daerah, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan gender,” ucap Frans.
Ia menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk perempuan, agar dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok secara adil.
PPRG adalah strategi untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang merata bagi semua gender dalam pembangunan. Dalam hal ini, Pemkab Barito Timur berharap agar perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PPRG dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kegiatan.
Frans juga menekankan bahwa Bimtek ini menjadi langkah penting untuk memastikan komitmen perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender.
“Tujuan utama dari PPRG adalah memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran memberikan manfaat yang adil dan merata tanpa memandang gender, sehingga kesenjangan dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala DP3AKB Barito Timur, Hotmaria Manik, dalam laporannya menyoroti tantangan ketidakadilan gender yang masih ada di masyarakat.
“Ketidakadilan gender seringkali muncul akibat perbedaan peran dan hubungan sosial yang menimbulkan kesenjangan kesempatan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender akan tercapai jika semua pihak memiliki kondisi dan posisi yang setara dalam menikmati hasil-hasil pembangunan,” ucapnya.
Hotmaria juga menjelaskan bahwa perencanaan responsif gender merupakan upaya untuk memastikan pengalaman, kebutuhan dan aspirasi perempuan maupun laki-laki menjadi bagian integral dalam kebijakan pembangunan. Saat memasukkan aspek gender dalam perencanaan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan program-program yang inklusif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua golongan.
Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai bidang, termasuk Bapplitbangda, BPKAD, Inspektorat, serta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan. (BS-1)
