PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) telah mengucurkan dana APBD sebesar Rp49.533.581.000, guna kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kobar, Edie Faganti mengatakan bahwa anggaraan untuk kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 telah dialokasikan secara bertahap sejak 2023 melalui dana cadangan.
Adapun rincian penggunaan dana tersebut mencakup alokasi untuk berbagai lembaga terkait, yakni sebanyak Rp31.922.717.000 dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan alokasi sebesar Rp10.972.735.000.
Selebihnya sekitar Rp6,7 Milliar digunakan untuk mendukung kegiatan pengamanan dan pendidikan politik yang melibatkan Polres Kobar, Kodim 1014 Pangkalan Bun, Lanud Iskandar, TNI AL, dan Badan Kesbangpol.
Menurut Edie, salah satu fokus utama dari penggunaan anggaran di Badan Kesbangpol adalah program pendidikan politik, khususnya untuk pemilih pemula.
“Kami dari Badan Kesbangpol rutin memprogramkan pendidikan politik ini agar pemilih pemula di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki pemahaman yang baik tentang proses demokrasi,” ujar Edie.
Dengan anggaran yang cukup besar ini, pemerintah berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan maksimal. Tujuannya adalah memastikan proses demokrasi menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan pilihan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana politik yang kondusif di Kobar.
Selain itu, dukungan pengamanan juga menjadi prioritas. Kerjasama antar lembaga, seperti Polres dan TNI, diharapkan dapat menjaga situasi keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung.
“Sinergi antara berbagai instansi ini penting agar seluruh tahapan Pilkada berjalan aman dan terkendali,” tambah Edie.
Menurut Edie Faganti, pemerintah daerah Kobar sangat optimistis bahwa alokasi dana yang telah direncanakan ini akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan Pilkada 2024. Partisipasi aktif masyarakat, terutama pemilih pemula, diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Terpisah Ketua Bawaslu Antonius, saat di konfirmasi Berita Sampit, melalui pesan singkatnya mengatakan tidak bisa mengundang wartawan karena anggarannya minim. Padahal, sesuai data di atas anggaran dari Pemkab Kobar untuk Bawaslu mencapai Rp 10,9 Milliar.
(man)
