PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2024 di Aurila Hotel, Palangka Raya, Rabu 4 Desember 2024.
Rapat ini bertujuan untuk menghimpun, mengidentifikasi, dan mensinkronkan rencana kegiatan tahun 2026 yang akan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui forum Rakortekrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional.
Kepala Bappedalitbang Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penting untuk mempersiapkan usulan program kegiatan dengan kriteria kesiapan atau Readiness Criteria (RC) yang harus dipenuhi. RC ini meliputi kesiapan lahan, dokumen studi kelayakan proyek (FS), Detail Engineering Design (DED), serta dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan dokumen perencanaan teknis sektoral.
“Usulan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan siap, agar program yang diajukan dapat diterima dan dilaksanakan dengan dasar yang jelas,” ungkap Leonard.
Leonard juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2025-2045, yang berfokus pada transformasi pembangunan daerah, dengan Kalteng diposisikan sebagai lumbung pangan nasional dan pusat konservasi internasional. Selain itu, hilirisasi sumber daya alam juga menjadi mandat pusat dalam program pembangunan.
Selain itu, Leonard juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan pusat yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada Rakorbangwil, dengan tiga strategi utama: mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta memfokuskan pada swasembada pangan dan pemerataan wilayah.
“Arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045 untuk Kalimantan Tengah adalah transformasi pembangunan yang memprioritaskan sektor pangan, energi, konektivitas, dan infrastruktur berketahanan iklim,” tambah Leonard.
Rapat ini juga membahas berbagai prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, antara lain bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kawasan Permukiman, yang meliputi swasembada pangan, ekonomi hijau, konektivitas jalan, aksesibilitas daerah 3T, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kalimantan Tengah, Yohanna Endang, perwakilan Kepala Satker Penyediaan Perumahan, Kasi Pelaksanaan BWS Kalimantan II Palangka Raya, Nopriyandi Muttaqien, Kepala Balai BPJN Kalimantan Tengah, Agung Yudhianto, serta Kepala Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
(Sya’ban)
