SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadiri acara Diseminasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa yang digelar, Rabu 18 Desember 2024.
Kegiatan tersebut bertujuan membangun sinergi perlindungan pekerja di tingkat desa melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini, Asisten III Sekretariat Daerah Kotim, M Saleh, menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Membangun Ekosistem Perlindungan Pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Tingkat Desa”.
“Saya menyambut baik kegiatan ini karena sangat relevan dengan komitmen kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotim,” ujar M Saleh.
Saleh juga menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
Program tersebut diharapkan dapat diintegrasikan dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran desa untuk melindungi berbagai pihak, termasuk perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, RT/RW, hingga pekerja rentan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sampit, Dwi Ari Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 113 dari total 160 desa di Kotim telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau setara dengan 72 persen. Program ini memberikan berbagai manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua atau pensiun.
“Sampai tahun 2024, pembayaran manfaat kepada peserta di Kotim telah mencapai Rp254 miliar dengan total 20.075 penerima manfaat. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp1,2 miliar kepada 327 anak dari tenaga kerja yang mengalami risiko kerja dan kematian,” jelas Dwi.
BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem, peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kotim berharap sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah desa, dan daerah dapat memastikan perlindungan pekerja yang lebih baik serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
(nardi)
