JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung program BBM satu harga Kementerian ESDM yang diprioritaskan bagi wilayah 3T atau tertinggal terdepan dan terluar di Indonesa.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini bilang kebijakan tersebut merupakan upaya konkret pemerintah era Presiden Prabowo Subianto mengatasi ketimpangan ekonomi dan disparitas harga BBM bagi masyarakat di daerah 3T itu sendiri.
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) selalu mendukung program BBM satu harga itu.
“Fraksi Golkar DPR RI berharap dukungan dari Pemda akan menjadi kunci agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” beber Mukhtarudin, Kamis 19 Desember 2024.
Mengingat, lanjut Mukhtarudin, selama ini masyarakat di wilayah 3T membeli BBM dengan harga lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga ini dapat dijalankan dengan baik.
“Karena hal ini juga dapat membantu pemerataan ekonomi sekaligus mewujudkan ketahanan energi di Indonesia,” ungkap Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengatakan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya pemerataan energi.
“Khususnya Jenis BBM Tertentu (minyak solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) hingga ke seluruh pelosok negeri,” pungkas Mukhtarudin.
Menteri ESDM Meresmikan Sembilan Penyalur BBM Satu Harga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan sembilan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga klaster Maluku.
“Hari Ini kita meresmikan sembilan lembaga penyalur BBM satu harga yang dipastikan harganya sama dengan daerah yang lain, yakni harga subsidi untuk jenis solar Rp6.800 dan pertalite Rp10 ribu per liter,” kata Bahlil, di Ambon, Maluku, Rabu.
Ketum Golkar ini menyatakan, harga BBM satu harga sama dengan daerah lain, sehingga tidak ada lagi perbedaan harga dari harga yang ada di kota-kota maupun daerah-daerah lain.
“Karena Presiden Prabowo tidak ingin ada ketimpangan, baik presiden terdahulu maupun Presiden Prabowo berpandangan bahwa urusan rakyat adalah yang paling utama kita selesaikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya pula.
Dia mengakui, sebelum adanya program BBM Satu Harga, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli BBM.
“Dulu di tahun 2017 ketika saya masih di Papua membeli BBM di Wamena, Papua Pegunungan hingga mencapai puluhan ribu rupiah. Jika cuaca jelek, tidak bisa pesawat masuk, harga BBM bisa sampai Rp35 ribu, jika dibandingkan harga solar di Jawa atau di daerah sumber minyak harganya waktu itu Rp7.000 (per liter), berapa puluh kali lipat itu coba bayangkan,” katanya lagi.
Dengan adanya peresmian total 31 penyalur BBM Satu Harga, pemerintah telah berhasil menyelesaikan seluruh target pembangunan penyalur BBM Satu Harga sebanyak 583 titik sejak tahun 2017 hingga 2024.
“Saat ini harga BBM di kota yang notabene subsidi akan sama dengan harga BBM yang di daerah terpencil. Ini adalah sebagai bentuk upaya kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan bakar,” ujar Bahlil.
(adista)
