PALANGKA RAYA – Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, membuka Rapat Optimalisasi dan Sosialisasi Pajak Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 20 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Sri Widanarni menyampaikan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Kalimantan Tengah memiliki peluang besar untuk memaksimalkan penerimaan daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi secara optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi aset daerah. Hal ini juga perlu didukung dengan sistem pengelolaan pajak yang lebih baik.
“Pemerintah Daerah telah menetapkan target PAD dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,68 triliun, meningkat signifikan sebesar 39,23 persen dibandingkan target perubahan tahun 2024,” imbuhnya.
Sri Widanarni menyebutkan bahwa optimisme Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada 2025.
“Melalui rapat ini, saya berharap dapat terjalin penyamaan persepsi, penyampaian aspirasi, serta masukan strategis untuk mengoptimalkan penerimaan PAD melalui sektor pajak daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, mengungkapkan bahwa pada 2025 akan ada perubahan cara pemungutan pajak daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memaksimalkan potensi sumber dana pembangunan di Kalteng,” katanya.
Anang juga meminta perusahaan dengan kendaraan operasional berusia lebih dari satu tahun untuk mengalihkan plat kendaraan menjadi plat KH dan membayar pajak di Kalteng.
“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan mengalami kenaikan karena adanya sistem opsen. Namun, Pemerintah Provinsi akan memberikan diskon agar tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.
Rapat ini dihadiri oleh Pj Bupati dan Pj Wali Kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, serta pimpinan wajib pajak dari sektor perkebunan, pertambangan, industri, kehutanan, dan wajib pungut lainnya.
(Sya’ban)
